KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah segera mengirim konsep revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu).


Ada tiga paket dalam konsep revisi yakni revisi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu.

"Kita minta pemerintah serahkan konsep revisi RUU terkait penyelenggaraan pemilu kepada DPR paling lambat 1 Oktober 2016 agar pembahasannya tidak mendadak menjelang pemungutan suara pemilu nantinya," kata wakil ketua komisi II Lukman Edy di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Jelas Edy, Setelah konsep diterima, Komisi II DPR akan melakukan pembahasan, Dua bulan setelah dibahas, baru dibentuk Peraturan KPU.

"Targetnya RUU Pemilu harus selesai awal Februari, bulan Maret buat PKPU, April sosialisasi, dan Mei kita masuki tahapan Pemilu," ucapnya

Lebih jauh, Lukman menjelaskan terkait ambang batas parlemen, dirinya mengusulkan agar ambang batas dinaikkan secara simultan.

Dikatakan, soal ambang batas parlemen ini, sejumlah partai sudah menyampaikan beberapa usulan. Partai Golkar dan PDIP mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen, Partai Demokrat mengusulkan 4 persen. Sementara Partai Nasdem mengusulkan 7 persen dan PKB mengusulkan hingga 9 persen.

Ia menuturkan bahwa revisi RUU terkait dengan pemilu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

"Jadi apabila pemerintah segera mengirim konsep RUU Pemilu, maka waktu pembahasan dapat lebih panjang, dan pembahasan tersebut sangat penting karena Pemilu 2019 akan digelar serentak untuk pertama kalinya," pungkasnya
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: