SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama para pakar kehutanan, perikanan, kelautan dan hukum Universitas Gajah Mada guna memantapkan Konsep Rancangan Undang-undang (RUU) Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Selasa (20/9/2016).

Foto bersama pakar
Komisi IV DPR RI dan Pemerintah telah menghasilkan Konsep RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Kekarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dinilai belum spesifik mengatur kekarantinaan dan masih sentralistik.

Namun demikian sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, Komisi IV DPR RI menggelar konsultasi publik bersama para pakar dan akademisi guna memantapkan Konsep RUU Karantina tersebut. Selain di UGM Yogyakarta, konsultasi publik bersama pakar dan akademisi juga digelar di hari yang sama di dua perguruan tinggi lain yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Diponegoro.

Sementara itu, konsultasi publik di UGM dihadiri sebanyak 18 anggota Komisi IV DPR RI, antara lain Herman Khaerun selaku Ketua Tim Konsultasi Publik di UGM yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPRI RI bersama Titiek Hediati Soeharto, juga sejumlah anggota lainnya.

Dewan pakar UGM
Konsultasi publik menghadirkan 5 pakar UGM terdiri dari Joko Marsono dari Fakultas Kehutanan bidang karantina, tumbuhan dan satwa liar, Andi Trisyono dari Fakultas Pertanian bidang pertanian, produk olahan dan pangan, Jangkung Handoyomulyo dari Fakultas Pertanian bidang ekonomi, bea cukai dan karantina pasar bebas Asean, Marsudi Triatmodjo dari Fakultas Hukum bidang hukum luar negeri terkait imigrasi, bea cukai dan karantina, dan Alim Isnansetyo dari Fakultas Pertanian bidang karantina ikan.

Dalam konsultasi publik tersebut, Herman Khaerun dalam sambutannya berharap masukan dari para pakar sudah tidak lagi teoritik dan konseptual, melainkan koreksi-koreksi agar proses penyusunan RUU Karantina yang kini telah memasuki tahap pembahasan bisa menuju kesempurnaan.

Herman mengatakan, revisi UU Karantina diperlukan untuk menghadapi tantangan di era keterbukaan global. Selain itu, juga pentingnya pembentukan Badan Karantina Nasional yang hingga kini masih kontroversi.

Menurut Herman, pembentukan Badan Karantina Nasional dipandang penting agar mampu menangkal berbagai ancaman di era keterbukaan. Dengan adanya badan karantina yang berdiri sendiri, katanya, juga akan menunjukkan adanya manajemen pemerintahan yang modern dan bisa mengintegrasikan semua lembaga karantina yang selama ini berdiri sendiri-sendiri. 

Suasana rapat Komisi IV DPR RI
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan RUU Karantina sangat diperlukan dalam melindungi kekayaan hayati yang 70 Persennya berada di hutan. Juga adanya Badan Karantina Nasional yang lintas sektor dipandang sangat penting bagi masa depan potensi kekayaan hayati Indonesia berikut produk-produknya. Selain itu, dengan melibatkan berbagai sektor, Badan Karantina Nasional juga akan bisa lebih komprehensif menyelesaikan berbagai persoalan.

Konsultasi publik yang berlangsung hingga siang, juga mengungkap banyak pasal dalam konsep RUU Karantina yang dinilai oleh para pakar masih terdapat banyak pertentangan di antara sejumlah ayat-ayat dalam pasal-pasal yang ada.

Joko Marsono, pakar tumbuhan dan satwa liar UGM, menilai secara umum konsep RUU Karantina sudah cukup baik, meski ada beberapa ayat yang masih bertentangan, sehingga timbul kesan adanya keraguan dalam penerapan aspek kelestarian sumber daya alam hayati dan perlu penambahan ayat untuk menambah kejelasan. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: