JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Beragam reaksi dan pendapat langsung bermunculan dari kalangan warga masyarakat, khususnya para penggiat anti korupsi. Mereka mempertanyakan mengapa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi memperpanjang atau memperbaharui masa pencekalan atau pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Sugianto Kusuma alias Aguan yang akan habis masa berlakunya pada Sabtu besok (1/10/2016).


Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos PT. Agung Sedayu Group dicekal dan dicegah bepergian keluarga negeri oleh KPK selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 1 April 2016 hingga tanggal 1 Oktober 2016.KPK beralasan bahwa yang bersangkutan pada saat itu masih diperlukan keteranganya untuk bersaksi selama proses penyelidikan dalam kasus perkara suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) senilai 2 miliar Rupiah yang melibatkan beberapa tersangka, yaitu Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro, masing-masing dari PT. Agung Podomoro Land dan Mohammad Sanusi, mantan Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, KPK menjelaskan bahwa penghentian  status Sugianto Kusuma alias Aguan dari daftar cekal dan pencegahan bepergian keluar negeri tersebut sama sekali tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan keikutsertaan dirinya yang secara resmi telah mendaftar sebagai salah satu peserta Tax Amnesty atau pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Yuyuk Andriati Iskak, PLH Kabiro Humas KPK mengatakan "penghentian permohonan KPK terkait dengan Sugianto Kusuma alias Aguan dari statusnya sebagai daftar cekal dan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham tersebut sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan keikutsertaannya pada saat mendaftar menjadi salah satu peserta Tax Amnesty atau pengampunan pajak beberapa saat yang lalu" katanya di Gedung KPK Jakarta, Kamis siang (30/9/2016).

"KPK memutuskan untuk tidak memperpanjang status Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai salah satu WNI dari daftar pencekalan dan pencegahan bepergian ke luar negeri karena semata-mata hingga saat ini status yang bersangkutan masih kita tetapkan sebagai saksi bukan tersangka, sehingga KPK menganggap belum perlu mengajukan perpanjangan  permohonan daftar pencekalan dan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada yang bersangkutan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia" katanya kepada wartawan di Jakarta.
[Eko Sulestyono]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: