JUMAT, 2 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih terus mengembangkan dan mendalami kasus dugaan perkara suap dan korupsi terkait dengan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tersangka Nur Alam, yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Priharsa Nugraha, Kepala Publikasi dan Pemberitaan KPK di Gedung KPK Jakarta
Selain itu KPK juga telah mengirimkan surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jendral Imigrasi masing-masing untuk tersangka Nur Alam, kemudian dua orang dari PT. Billy Indonesia dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, penyidik KPK hari ini juga memanggil mantan Direktur Jenderal Mineral dan Energi Terbarukan (Minerba) Kementrian ESDM Bambang Setiawan. Bambang Setiawan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Nur Alam dalam kasus korupsi dibalik penerbitan Surat Keputusan (SK) dan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Priharsa Nugraha, Kepala Publikasi dan Pemberitaan KPK mengatakan "penyidik KPK dijadwalkan memanggil Bambang Setiawan, mantan Direktur Jenderal Minerba Kementrian ESDM untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara korupsi dan suap untuk tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam" katanya kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Jumat siang (2/9/2016).

"Selain itu, penyidik KPK juga akan memanggil beberapa saksi lainnya, diantaranya Ando Nurmadhiyanti seorang Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kemudian tiga orang saksi pegawai swasta yaitu masing adalah Ratih Dewihandajani, Yudhistira Setiawan dan Teguh Budianto, mereka juga akan bersaksi untuk tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam" demikian dikatakan Priharsa Nugraha di Gedung KPK Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, bahwa KPK telah menetapkan Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dan menerima suap terkait dengan sejumlah izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebelum menetapkan Nur Alam sebagai tersangka, KPK juga sempat melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Gubernur, Rumah Kediaman pribadi Nur Alam, baik yang ada Kendari, Sulawesi Tenggara maupun rumah Nur Alam yang ada di Jakarta.

KPK menduga bahwa Nur Alam telah menerima sejumlah komisi atau suap terkait dengan sejumlah izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkannya, yaitu selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara selama 2 periode, yaitu sejak tahun 2008 hingga 2013, kemudian tahun 2013 hingga 2018 mendatang.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: