JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok tersebut termasuk salah satu diantara sekian banyak pejabat negara yang secara rutin atau rajin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN).

Yuyuk Andriati Iskak, PLH Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyerahan LHKPN merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi bagi para pejabat negara yang masih aktif sebelum dirinya resmi mengikuti pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Sedangkan bagi para calon Cagub dan Cawagub yang lain yang bukan termasuk sebagai pejabat negara tetap wajib melaporkan harta kekayaannya namun bukanlah LHKPN.

"Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) termasuk salah satu pejabat negara yang rajin atau rutin melaporkan dan menyerahkan LHKPN kepada negara melaui KPK, terakhir Pak Ahok menyerahkan LHKPN kepada KPK tercatat pada tanggal 21 September 2016 yang lalu, yang menyerahkannya memang bukan Pak Ahok langsung, namun melalui sekretarisnya" demikian dikatakan oleh Yuyuk Andriati Iskak, PLH Kabiro Humas KPK di Gedung KPK, Jumat pagi (30/9/3016).

Yuyuk Andriati mengatakan "Pak Ahok tercatat sudah 6 kali melaporkan LHKPKN nya kepada negara, yaitu pada saat dirinya pertama kalinya menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada tahun 2005, kemudian menjabat sebagai Anggota DPR RI, kemudian saat menjabat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan yang terakhir pada saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta" katanya kepada jurnalis Cendana News di kantornya.

Berdasarkan LHKPN yang terakhir diserahkannya kepada KPK pada tanggal 21 September 2016, total semua harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tercatat sebesar 21 miliar Rupiah, ditambah dengan 3.479 Dolar Amerika (USD), dengan perincian 16 sertifikat tanah dan bangunan yang berada di Belitung Timur dan di Jakarta.

Menariknya didalam LHKPN terakhirnya, Gubernur Ahok mengaku sudah tidak memiliki harta yang bergerak, misalnya seperti mobil maupun sepeda motor atas nama pribadi. Mungkin Ahok menilai bahwa berbagai macam fasilitas rumah dinas dan mobil dinas milik negara yang dia dapatkan terkait dengan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dirasa sudah lebih dari cukup, sehingga tidak perlu membeli mobil maupun sepeda motor pribadi.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: