SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku siap apabila sewaktu-waktu digugat oleh pihak kuasa hukum sekaligus pengacara Nur Alam Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan korupsi penyalahgunaan izin sejumlah proyek pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.


Pihak KPK rupanya telah mempersiapkan segala sesuatunya apabila pihak Nur Alam ternyata di kemudian benar-benar secara resmi mendaftarkan pengajuan gugatan pra peradilan kepada KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. KPK rupanya mengambil pelajaran terkait dengan kasus gugatan pra peradilan yang dilayangkan para tersangka dalam kasus-kasus tindak korupsi maupun kasus suap sebelumnya.

KPK memandang bahwa pengajuan gugatan pra peradilan yang ditujukan kepada lembaganya tersebut memang bukanlah perkara yang baru, selain itu gugatan pra peradilan memang merupakan hak prerogatif daripada seorang tersangka yang sedang terjerat kasus pidana, baik dalam kaus perkara perdata maupun kasus perkara pidana.

Pernyataan pihak KPK tersebut disampaikan secara langsung oleh Laode Muhammad Syarif, salah satu Wakil Ketua KPK saat ditanya para wartawan menanggapi adanya rencana permohonan pengajuan pendaftaran gugatan pra peradilan yang dilayangkan oleh pihak Nur Alam ke PN Jakarta Selatan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan "secara umum setiap Warga Negara yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, baik dalam kasus perkara pidana maupun perdata memang berhak untuk mengajukan gugatan pra peradilan, termasuk salah satunya adalah tersangka Gubernur Provinsi Sulawesi Nur Alam yang sebelumnya telah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan kasus perkara penyalahgunaan perizinan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara" katanya di Gedung KPK, Selasa (20/9/2016).
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: