SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

PONOROGO --- Kehadiran Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Ponorogo diwarnai aksi oleh Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KPPHP). Warga meminta agar orang nomor satu di Indonesia ini mau turun tangan terkait kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dindik) yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 8,1 M.


Bahkan sejumlah peserta aksi sempat terlihat berkejar-kejaran dengan anggota polisi. Pasalnya, mereka tidak diperbolehkan melakukan aksi di jalan perlintasan presiden untuk menyampaikan aspirasi.

Koordinator aksi, Muhammad Yani menjelaskan aksi ini guna meminta kepada Presiden untuk memberantas praktek korupsi yang ada di Ponorogo. Meski kasus DAK yang melibatkan mantan wakil bupati Ponorogo sejak tahun 2012 lalu sudah penetapan tersangka. Namun salah satu tersangka belum ditangkap hingga saat ini.

"Ternyata satu tersangka sampai sekarang masih melenggang bebas meski sudah lima kali pemanggilan," jelasnya saat ditemui di tempat aksi, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Senin (19/9/2016).

Selain ingin menyampaikan aspirasi tersebut, peserta aksi pun mengkritisi cara kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo yang dinilai tidak konsisten. 

"Apa yang terjadi di Kejari Ponorogo banyak pelanggaran penyelewengan menurut kami dari KPPHP selaku rakyat, dalam penegakan hukum masih tebang pilih," ujarnya.

Kasus lain yang menjadi sorotan KPPHP yaitu dua dari kasus humas dan pertanian pihaknya masih mencurigai bahwa prosedur hukum yang dilakukan tidak benar karena tidak adanya gelar perkara.


Akibat tidak diperbolehkannya mencegat rombongan iring-iringan Presiden sebagian peserta yang sempat merangsek berhasil dicegah oleh pihak kepolisian.

Kedatangan Presiden di Ponorogo guna menghadiri hari jadi Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) sekaligus memberikan bantuan makanan kepada warga Balong, Ponorogo.
[Charolin Pebrianti]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: