KAMIS, 15 SEPTEMEBR 2016

JAKARTA --- Pelaksanaan Lokakarya Sistem Ekonomi Pancasila dengan tema "Mewujudkan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional" yang dilaksanakan pada hari Rabu (14/9/2016) kemarin di Hotel Amaris, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menghasilkan 13 kesimpulan dan 5 rekomendasi.

Pembacaan 13 kesimpulan dan 5 rekomendasi pelaksanaan lokakarya oleh Budhi Purwandaya, Ph.D, sebagai Ketua Steering Commite
Berikut ini rincian 13 hasil kesimpulan yang dihasilkan dalam Lokarya Sistem Ekonomi Pancasila :

1. Perlu adanya suatu Undang-Undang (UU) tentang sistem perekonomian nasional yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sistem Ekonomi Pancasila).

2. Menjadikan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) menjadi mata kuliah mandiri, yang memiliki model-model yang dapat diimplementasikan.

3. Perlu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila menjadi mata kuliah dan bukan hanya dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) semata yang disertai contoh-contoh kongkritnya yang mudah dipahami.

4. Perlu suatu metode tertentu yang memudahkan mahasiswa untuk memahami tentang ontologi Sistem Ekonomi Pamcasila (SEP).

5. Terkait buku Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), perlu memastikan buku tersebut sebagai Buku Teks atau Modul pembelajaran. Jika modul, maka diperlukan pembuatan desain instruksionalmya dan jika menjadi buku teks maka pendekatan teoritisnya perlu lebih mendalam.

6. Untuk mengkonkritkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi, dilakukan misalnya seperti Standing alone course, kemudian Standing alone chapter, selanjutnya Embedded baku es dan terakhir adalah Hidden Curriculum.

7. Membumikan nilai-nilai Pancasila dengan menetapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan keseharian sesuai dengan Pengamalan Sila Pertama hingga Sila Kelima Pancasila.

8. Memasukkan beberapa aspek sudut pandang terkait dengan sumberdaya manusia, psikologis dan indikator lain yang mewakili aspek non-material dalam menilai keberhasilan Ekonomi, diantaranya menggunakan Indeks Kebahagian Nasional.

9. Program-program pemimpin negara yang tidak berkelanjutan, dimana setiap pemimpin mempunyai program yang berbeda, sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan selalu diulang dari awal. Diharapkan dengan adanya Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) hal tersebut tidak akan terjadi.

10. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) harus mampu memberikan jaminan nilai kebaikan yang jika diterapkan dapat menjawab berbagai tantangan sebagai dampak dari diterapkannya sistem ekonomi liberal.

11. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) harus mampu diterjemahkan dalam keshidupan sehari-hari dengan melibatkan secara langsung para pengambil kebijakan di tingkat regional maupun nasional.

12. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) harus memberikan contoh aktivitas ekonomi terkait dengan karakteristik budaya Bangsa Indonesia dengan mencari contoh-contoh yang relevan.

13. Agar lebih nyata dalam mengimplementasikan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), perlu dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli yaitu sebelum dilakukannya amandemen.

Pelaksanaan Lokakarya juga menghasilkan 5 rekomendasi, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya jaringan kerjasama antar universitas atau perguruan tinggi untuk bersama-sama melakukan kajian, pendalaman dan sosialisasi serta pengajaran Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

2. Adamya pertemuan secara berkala antara Perguruan Tinggi untuk melakukan kajian dan pendalaman Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang lebih intensif dengan cara mentradisikan debat atau Dialektika akademis tentang Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

3. Adanya dukungan para pengambil kebijakan publik dalam implementasikan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) melalui regulasi.

4. Menjadikan forum ilmiah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) sebagai forum berkelanjutan dengan berbagai tindakan nyata dalam rangka mensosialisasikan SEP ke berbagai kalangan masyarakat.

5. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) diperlukan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diputuskan bersama oleh rakyat berdasarkan mufakat melalui wakil-wakilnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: