RABU, 7 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Sebanyak 22 Juta jiwa penduduk Indonesia belum melakukan perekaman data diri kependudukan untuk database Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Sementara, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan batas akhir perekaman E-KTP pada 30 September 2016.


Dari 256 Juta penduduk Indonesia, diperkirakan masih ada sekitar 22 Juta penduduk Indonesia baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang belum melakukan rekam data kependudukan secara elektronik atau E-KTP. Karenanya, Kementerian Dalam Negeri meminta kesadaran warga yang tinggal di perkotaan untuk segera melakukan perekaman data. Sedangkan untuk yang ada di pedesaan, Pemerintah Daerah diminta melakukan jemput bola. 

Hal demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat kunjungan kerjanya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Rabu (7/9/2016). Tjahjo mengatakan pula, perekaman data kependudukan tersebut ditargetkan selesai pertengahan tahun 2017, sehingga sistiem E-Voting bisa diterapkan.

Sementara itu, terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017, warga yang telah melakukan perekaman data diri namun belum mendapatkan E-KTP, bisa menunjukkan surat keterangan yang menyatakan telah melakukan perekaman data kependudukan, agar tak kehilangan hak pilihnya.

Perekaman data kependudukan untuk pembuatan­ E-KTP, kata Tjahjo, perlu segera diselesaikan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda. Selain itu, E-KTP sendiri juga wajib dimiliki oleh seluruh warga Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: