KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Protes menteri BUMN Rini Soemarno ke Kemenkeu terkait target dividen (pembagian laba kepada pemegang saham) BUMN yang sebesar Rp 41 triliun dalam Rancangan APBN 2017 naik Rp 3 triliun dari nota keuangan dianggap ketinggian.


Menanggapi protes tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sekalipun ketinggian, BUMN tetap harus menyetor dividen Rp 41 triliun.

"Saya menargetkan dividen BUMN di RAPBN 2017 sebesar Rp 41 triliun,  langkah ini berdasarkan dari kinerja semester I tahun 2016 yang relatif positif," tegas Sri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Dikatakan, kalau dividen itu disetor berarti dividen akan masuk APBN. Sri mengakui tetap harus ada dividen, sebagai share holder (seseorang yang mempunyai saham finansial di suatu perusahaan).

Setoran dividen ini, sambungnya, bukan berarti harus menggigit dana pokok BUMN itu. namun dividen ini hanya bagian kecil dari surplus BUMN tersebut.

Jika setoran dividen itu dikurangi, menurutnya, ditakutkan malah nantinya hanya menjadi dana idel di BUMN yang hanya disimpan di deposito untuk diambil bunganya atau bahkan hanya disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak jelas.

“Saya pastikan dividen tidak akan melemahkan BUMN, kalau ada yang tetap dikorporasi harus jadi modal produktif, Bukannya malah untuk jalan-jalan atau disalahgunakan oleh kementerian BUMN,” tutupnya.
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: