RABU, 28 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan ada sebanyak 3.915 pabrik rokok di Indonesia telah ditutup.


Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai jika semakin banyak pabrik rokok Indonesia yang berhenti beroperasi, hal ini jelas akan mengancam masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha itu.

"Bila ditutup, dampaknya akan terjadi PHK massal di pusat-pusat industri hasil tembakau (IHT)," ujar Misbakhun di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, (27/9/2016).

Untuk itu, politisi Golkar ini berharap pemerintah untuk berempati terhadap industri hasil tembakau (IHT).

"Saya berharap pemerintah berempati atas kondisi IHT saat ini. Dengan target kenaikan cukai rokok tahun 2017 sebesar Rp149,8 triliun sebagaimana pada RAPBN 2017, kondisi ini berat bagi industri" imbuhnya

Dikatakan, saat ini, usaha tersebut sedang menghadapi pasar yang pelik lantaran dijerat cukai tahun 2015 yang mencapai 12 persen hingga 16 persen.

Katanya, dengan kenaikan cukai rokok tahun lalu itu telah membuat berkurangnya pangsa pasar. Sementara beban industri untuk cukai tidak bisa ditawar.

Lebih lanjut ia menuturkan, dalam persentase nilai tambah ekonomi, sektor IHT hanya mendapatkan porsi 13 persen dalam struktur keseluruhan volume, dan itu terus ditekan oleh pemerintah.

Sementara, lanjutnya, pemerintah mendapatkan porsi 56 persen, petani 11 persen dan sisanya pedagang perantara tembakau serta jalur distribusi hasil industri.

"Ini sangat ironis, sebab posisi IHT ditekan terus oleh Pemerintah, tanpa pernah melakukan pembinaan apa pun selain hanya sebagai pemungut cukai semata" tutupnya.
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: