SELASA, 6 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengingatkan agar pemerintah memiliki perencanaan yang matang terkait rencana subsidi listrik melalui program Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam RAPBN 2017.


"Harus mempunyai roadmap, minimal lima tahun ke depan itu seperti apa. Sebab, Subsidi EBT itu dihitung dari asumsi biaya anggaran, agar lima tahun ke depannya tidak terjadi hal-hal yang janggal," tegas Mulyadi di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (06/09/2016).

"Sebelum kita masuk pada detailnya, EBT disarankan untuk di luar Jawa, daerah terpencil, yang mesti dioptimalkan, harus di dorong oleh pemerintah, Sehingga program yang dicanangkan pemerintah itu produktif,"sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa apa yang dipaparkan jajarannya adalah hal yang logis.

Perdebatan yang menjadi panas antara Wakil Ketua Komisi VII dengan Plt Menteri ESDM memaksa Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu pun mengambil inisiatif untuk menghentikan sementara rapat kerja dengan plt MenESDM Luhut Binsar Panjaitan.

"Untuk sementara sidang di skors," tutup Gus Irawan Pasaribu.

Hingga kini, salah satu poin Pemerintah untuk Program listrik EBT Tahun 2017, belum disepakati oleh Komisi VII DPR RI.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: