JUMAT, 9 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Meski Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami devisit anggaran hingga 162 miliar, tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB tetap dinaikkan Pemprov NTB.


Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Sayuti saat ditanya sejumlah wartawan mengenai kepastian kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD NTB yang sebelumnya 9 juta per anggota.

"Terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD, sudah pasti dinaikkan, kisarannya antara 11 sampai 12 juta dari permintaan DPRD senilai 14 juta, tapi waktunya kapan, belum ditentukan" kata Rosiady di Mataram, Jum'at (9/9/2016).

Sebelumnya sejumlah kalangan aktivis anggaran dan NGO anti korupsi menyampaikan penolakannya terhadap permintaan kalangan anggota DPRD NTB yang meminta kenaikan anggaran tunjangan perumahan, dari 9 juta menjadi 14 juta dan meminta Gubernur NTB untuk menolak.

Karena permintaan Dewan tersebut sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat dan justru menghianati masyarakat, apalagi ditengah semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, ditambah adanya pemangkasan dana transfer daerah NTB senilai 162 miliar.

Meski mendapat banyak mendapat penolakan, DPRD NTB tetap ngotot anggaran kenaikan tunjangan perumahan tetap dinaikkan, selain dinilai sudah terlalu lama dijanjikan, permintaan tersebut juga sudah sesuai UU.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: