KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016

ACEH --- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengaku akan mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengugurkan Pasal 67 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Keputusan tersebut dinilai sangat penting menyagkut keistimewaan Provinsi Aceh.


“Komisi satu akan mengkajinya, kita akan duduk bersama Biro Hukum Pemerintah Aceh mendiskusikan lagi terkait permasalah keputusan MK yang menggugurkan salah satu pasal dalam UUPA kita,” ujar Azhari, Ketua Komisi I DPR Aceh, kepada Cendana News, Kamis (1/9/2016).

Politisi Partai Aceh (PA) tersebut juga meminta tokoh masyarakat hingga media untuk mendukung Pemerintah Aceh dan meminta MK tidak melakukan pengingkaran terhadap UUPA. “Kami berharap semua tokoh masyarakat, semua elemen termasuk media untuk menyuarakan ini, kita tidak boleh tingal diam karena ini pelecehan atau pengingkaran terhadap UUPA,” katanya.

Azhari yang akrab disapa Cage tersebut, mengaku khawatir MK selanjutnya juga akan menggugurkan pasal-pasal lain dalam UUPA. Karena, kata dia sejauh ini MK sudah dua kali membatalkan UUPA yang merupakan turunan langsung dari perjanjian damai pada 2005 silam.

“Mengapa kita harus mengawal ini, hari ini MK sudah mengugurkan beberapa pasal dalam UUPA, bukan tidak mungkin kedepan juga akan menggugurkan lagi pasa-pasal dalam UUPA, ini yang harus kita kawal, jangan sampai MK melakukan pengingkaran itu lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggurkan salah satu pasal dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keputusan MK tersebut terjadi setelah MK mengabulkan gugatan Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.

Mantan Gubernur Aceh yang sempat mendekam di jeruji besi karena kasus korupsi, menggugat Pasal 67 Ayat (2) Huruf g UUPA ke MK. Pasal tersebut berisi tentang pelarangan terhadap mantan narapidana tidak boleh ikut dalam pilkada.

Gugatan mantan gubernur yang ingin maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatangpun akhirnya dikabulkan MK. Dilansir laman MK, persidangan terkait gugatan tersebut sudah dimulai sejak Juli 2016 silam.
(Zulfikar Husein)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: