RABU, 15 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Pelaksanaan acara Seminar dan Lokakarya Sistem Ekonomi Pancasila dengan tema Mewujudkan Penerapan Sistem Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia" yang diselenggarakan di Hotel Amaris Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari ini dihadiri oleh beberapa tokoh dan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Subiakto Tjakrawerdaya (kanan) sedang berbicara dalam acara Semiloka di Hotel Amaris Jakarta
Salah satunya adalah menghadirkan Dr (HC) Subiakto Tjakrawerdaya, yang belakangan dikenal pernah menjabat sebagai Anggota MPR RI sekaligus pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia pada zaman Orde Baru dibawah Pemerintahan Presiden H.M. Soeharto. Saat ini Subiakto Tjakrawerdaya tercatat masih menjabat sebagai Ketua Yayasan YPPIJ-Universitas Trilogi Jakarta.

Saat membuka acara Semiloka Sistem Ekonomi Pancasila, Subiakto Tjakrawerdaya sempat berpidato dan menjelaskan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) sebenarnya pernah diterapkan secara baik dan benar di Indonesia, terutama pada masa Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden H.M. Soeharto selama dalam kurun waktu 32 tahun.

Menurut Subiakto Tjakrawerdaya, salah satu indikator keberhasilan penerapan Sistem Ekonomi Pancasila pada saat itu adalah terjangkaunya hampir semua harga kebutuhan pokok, terutama adalah sembilan kebutuhan pokok yang pada umumnya dibutuhkan warga masyarakat, misalnya seperti beras, telur, ayam, minyak goreng, daging, susu, cabai, gula dan aneka macam kebutuhan bumbu dapur lainnya.

Salah satu ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) adalah kekayaan negara digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contoh nyatanya adalah begitu pentingnya peran Bulog pada masa itu, untuk bisa mengendalikan dan mendistribusikan harga-harga kebutuhan pokok warga masyarakat, maka Presiden Soeharto pada waktu itu hanya menunjuk Bulog sebagai satu-satu operator yang mempunyai kewenangan untuk mengelola ketersediaan dan menjaga kestabilan berbagai macam aneka kebutuhan pokok di seluruh Indonesia.

"Pada era Pemerintahan Orde Baru, peran Bulog pada waktu itu sangat vital dan sentral, Presiden Soeharto mempercayakan dan memberikan kewenangan penuh kepada Bulog yang pada saat itu dijabat oleh Bustanil Arifin sebagai satu-satunya lembaga Pemerintah yang ditugaskan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan serta mendistribusikan berbagai macam kebutuhan pokok di Indonesia, sehingga harga sembako  sangat terjangkau pada saat itu" kata Subiakto Tjakrawerdaya saat membuka acara Semiloka di Jakarta, Rabu siang (14/9/2016).

Subiakto Tjakrawerdaya mengatakan "mafia-mafia pangan yang biasa mempermainkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat atau sembako sebenarnya sudah ada sejak jaman dulu, namun pada masa Pemerintahan Orde Baru mereka tidak bisa berbuat dengan seenaknya sendiri, seperti menimbun sembako dan mempermainkan harga sembako, karena Bulog dibawah kepemimpinan Bustanil Arifin memang memegang kontrol  penuh, sehingga para mafia pangan pada saat itu tidak bisa berbuat banyak" kata Subiakto Tjakrawerdaya dalam pidatonya pada saat pembukaan acara Semiloka di Hotel Amaris, Jakarta Selatan.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: