MINGGU, 25 SEPTEMBER 2016

LAMPUNG --- Pendataan, perbaikan dan pengukuran berbagai aset jalan nasional telah dilakukan oleh petugas dari pelaksanaan jalan nasional (PJN) wilayah I Dirjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Lampung selama sepekan ini. 


Selain pengukuran beberapa pelaksanaan pendataan sekaligus perbaikan aset nasional khusus untuk infrastruktur jalan dan jembatan tersebut salah satunya dengan melakukan pembuatan sejumlah pembatas jembatan berupa pemasangan tugu dan pengecatan besi besi pembatas jembatan.

Berbagai kegiatan tersebut menurut Sopian salah satu petugas dari pelaksanaan jalan nasional (PJN) wilayah I Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Lampung merupakan sinyal bagi pemilik bangunan di sepadan jalan nasional khususnya Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Sinyal tersebut diantaranya seiring dengan sosialisasi kepada aparat di tingkat kecamatan hingga desa agar warga yang mendirikan bangunan di sepanjang area milik Bina Marga (BM) ditandai dengan patok BM agar segera melakukan ancang ancang jika sewaktu waktu terjadi proses pelebaran sesuai rencana awal. Ia bahkan mengakui pengukuran telah mendekati titik nol di ujung Selatan Pulau Sumatera dan akan digabungkan hasilnya dengan pengukuran dan pendataan lain di seluruh Pulau Sumatera.

“Terkait apakah akan ada ganti rugi atau tidak saya belum bisa memastikan karena akan ada tim tersendiri dan dipastikan kalau ganti rugi lahan atau tanah jelas tidak ada karena sebagian besar warga membangun di tanah milik Bina Marga” terang Sopian petugas pelaksanaan jalan nasional (PJN) wilayah I Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Lampung saat dikonfirmasi Cendana News, Minggu (25/9/2016)

hari Kamis (22/9/2016) mulai melakukan pendataan dengan cara pengukuran di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di Desa Kekiling Kecamatan Penengahan. Petugas melakukan pengukuran patok patok tanah Bina Marga (BM) menggunakan meteran dan mulai melakukan pengukuran di sejumlah lokasi.

Menurut Sopian salah satu petugas dari Pelaksanaan Jalan Nasional 1, Sopian, mengaku petugas dari PJN diterjunkan sebanyak 6 orang yang bertugas melakukan pengukuran dari wilayah perbatasan kota Bandarlampung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Ia mengaku perintah pengukuran tersebut merupakan kelanjutan dari proses sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap setiap jalan nasional yang ada  di wilayah Lampung Selatan.

“Proses pendataan aset memang bertahap diantaranya mulai tahap sosialisasi setiap kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional, selanjutnya setiap kecamatan melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di setiap desa dan baru kami lakukan pengukuran” ungkap Sopian, petugas dari PJN I wilayah Lampung saat dikonfirmasi media Cendana News di Jalinsum Desa Kekiling Kecamatan Penengahan, Kamis (22/9/2016)


Berbeda dengan pengukuran sepadan jalan dan tanah BM yang dimulai dari perbatasan wilayah kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan di ujung Sumatera perbaikan dan perawatan fasilitas jembatan dilakukan justru dari arah Bakauheni dengan melakukan pemasangan pembatas dan tugu di kanan dan kiri. Selain memasang tugu untuk penanda adanya jembatan sekaligus perawatan petugas terlihat melakukan pengecatan untuk menghindarkan besi pembatas dari korosi.

Sopian mengaku selama proses pendataan aset jalan nasional pihaknya selalu menggandeng aparat desa, petugas satuan polisi pamong praja yang bertugas di setiap kecamatan. Ia mengaku sejauh ini pihak PJN I wilayah Lampung telah melakukan pengukuran sepanjang 80 kilometer dari total sekitar 87 kilometer mulai batas kota Bandarlampung hingga Kecamatan Bakauheni.

Proses pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan patok lama yang dilakukan oleh Dirjen Bina Marga dengan patokan lebar sepanjang 30 meter dan beberapa patok diantaranya berdasarkan  patok BM lama sepanjang ukuran 15 meter, 16 meter dan 18 meter dan jika belum ada patok BM maka petugas akan membuat patok baru.

“Target utama  pengukuran adalah 30 meter dan lebarnya berbeda-beda sesuai dengan lokasi yang diukur juga berbeda setiap wilayahnya diambil dari poros tengah” terang Sopian.

Proses pengukuran tersebut menurut Sopian sekaligus tanda bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Jalinsum untuk melakukan persiapan dan sekaligus tanda bahwa tanah yang diukur oleh petugas merupakan tanah dan aset milik negara. Meski telah dilakukan sosialisasi sebelumnya ia berharap proses pengukuran bisa sekaligus mendata tanah BM yang digunakan sebagai masyarakat dan fasilitas umum. Sebab tahap selanjutnya tanah BM yang merupakan aset jalan nasional tersebut akan segera disertifikasi.

“Jadi kalau ada tanah BM yang disertifikat oleh warga maka nanti akan ada proses lanjutan dan dilakukan verifikasi ulang terkait keberadaan tanah tersebut dan kenapa diterbitkan sertifikat” ungkapnya.

Berdasarkan data upaya penertiban jalan nasional diantaranya akan dilakukan terhadap Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sepanjang 1.200 Kilometer dengan melakukan sertifikasi terhadap ruas jalan nasional tersebut.

Ia mengungkapkan, langkah sosialisasi dilakukan diantaranya karena sebagian jalan nasional yang melintasi beberapa kecamatan akan disertifikasi. Khusus tahap awal jalan nasional yang akan disertifikasi diantaranya jalan llintas tengah yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah melalui lima kecamatan yakni, Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni.

Terkait langkah tersebut, asisten pelaksanaan jalan nasional (PJN) wilayah I Dirjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Elfrino mengatakan, khusus di Kabupaten Lampung Selatan terdapat jalan nasional sepanjang 71 Km yang akan disertifikasi.

Ruas jalan tersebut diantaranya sepanjang 71 Km mulai dari Bakauheni sampai ke Bandar Lampung akan disertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi jalan nasional tersebut, lanjut Elfrino, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/2007 tentang penertiban aset nasional, sebagaimana telah tertuang dalam Keppres Nomor 13 Tahun 2009.

Upaya sertifikasi berdasarkan Keppres mulai dari pembentukan tim hingga pelaksanaannya di Jalan lintas tengah yang berada diwilayah Lampung Selatan sehingga warga yang berada di tepi jalan nasional meliputi lima kecamatan yakni, Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Penengahan dan Bakauheni bisa melakukan langkah persiapan jika sebagian bangunan nantinya terkena penggusuran.

Berdasarkan data desa yang dilewati mencapai puluhan desa diantaranya di Kecamatan Sidomulyo sebanyak 7 desa, Kecamatan Katibung sebanyak 8 desa, Kecamatan Penengahan sebanyak 14 desa, Kecamatan Kalianda sebanyak 12 desa, dan Kecamatan Bakauheni sebanyak 4 desa.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa yang telah menyerahkan data banyak rumah warga di tepi jalan nasional sudah memiliki sertifikat. Berdasarkan pemeriksaan rumah warga di sekitar jalan nasional sudah bersertifikat meskipun sebagian tanah merupakan milik bina marga. Proses selanjutnya pihak Dirjen Bina Marga ke depan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan terkait persoalan tersebut.

Asisten Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Bina Marga M. Herman mengungkapkan, negara tidak akan mengeluarkan anggaran ganti rugi bagi rumah warga yang tidak memiliki sertifikat di pinggir jalan lintas.

Herman juga mengungkapkan pada bulan September mendatang pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan sertifikat yang dimiliki masyarakat. Sebab saat ini pihak BPN Lampung Selatan masih terfokus menyelesaikan proses pembebasan lahan jalan tol Sumatera.


Pantauan Cendana News proses penertiban aset nasional tersebut dipastikan akan menggusur ratusan rumah yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatea diantaranya di Desa Pasuruan, Desa Hatta, Desa Bakauheni dan puluhan desa lain di sepanjang jalan lintas tengah. Sementara itu beberapa alat berat mulai melakukan pelebaran di sepanjang ruas jalan di wilayah Kalianda.

Salah satu warga di Desa Kekiling yang mendirikan lapak berjualan buah buahan,Joni, mengaku masih akan menunggu kepastian terkait kepindahan atau penggusuran yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini pihak Jasa Marga. Ia bahkan mengaku masih tetap melakukan aktifitas berjualan buah buahan meski ada petugas telah melakukan pengukuran tanah BM.

“Kemarin sudah ada pengukuran dan kami diminta menunggu kepastian karena tahap selanjutnya setelah pengukuran belum jelas apakah segera digusur atau tidak” ungkap Joni.

Meski ada informasi tidak akan ada anggaran untuk penggantian bangunan yang digusur ia berharap ada uang tali asih karena proses membuat bangunan tersebut memerlukan biaya tidak sedikit. Ia bersama masyarakat lain yang mendirikan bangunan di sepadan jalan bahkan mengetahui tanah tersebut bukan hak mereka meski bangunan yang dibuat menggunakan uang pribadi. Warga masih tetap menunggu kepastian terkait adanya pendataan aset jalan nasional yang akan berimbas bagi warga di sepadan Jalinsum.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: