KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Setelah sabar menunggu sejak pagi, ratusan warga penggarap lahan pesisir dari empat desa di Kecamatan Temon, Kulonprogo, bisa bertatap muka langsung dengan perwakilan dewan di gedung pertemuan DPRD DI Yogyakarta, Kamis (15/9/2016), sore.


Meski hanya ditemui seorang diri oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, puluhan perwakilan dari ratusan warga penggarap lahan pesisir milik Paku Alaman, tetap bersemangat menyampaikan keluhan dan tuntutannya untuk mendapatkan kompensasi uang ganti rugi lahan pesisir milik Paku Alaman yang terdampak bandara, yang selama ini telah dikelola oleh warga selama bertahun-tahun sehingga menjadi bernilai tinggi dan produktif.

Mantoyo atau Sumantoyo, Koordinator Aksi dalam audiensi di gedung pertemuan DPRD DIY, mengatakan, lahan pesisir yang selama ini dikelola warga total luasnya ada sekitar 160 Hektar. Tanah seluas itu, dikelola oleh sekitar 900 Kepala Keluarga di empat desa, yaitu Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran. Ada yang dikelola sebagai lahan pertanian, peternakan ayam, tambak udang, penginapan dan warung makan.


Dalam pokok tuntutannya, Mantoyo mengatakan, pihaknya meminta agar diberi kompensasi sebesar Rp. 150.000 per meter dari total uang ganti rugi yang akan diterima oleh Puro Paku Alaman sebesar Rp. 450.000 per meter.

Besaran uang kompensasi sebesar Rp. 150.000 per meter, kata Mantoyo, didasarkan pada penilaian atau taksiran warga terhadap nilai lahan pesisir sebelum dikelola yang diperkirakan hanya senilai Rp. 150.000 per meter. 

Mantoyo juga mengatakan lagi, jika selama ini pihaknya telah berjuang untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan beberapa kali menemui Bupati Kulonprogo, namun tak ada jawaban memuaskan. Bahkan, katanya, siang tadi pihaknya juga baru saja bertemu dengan perwakilan dari Pemerintah Provinsi DIY dan kerabat Puro Paku Alaman, namun belum juga mendapatkan kepastian besaran kompensasi.


"Kami hanya diberikan jawaban, bahwa pihak Puro Paku Alaman telah menyisihkan uang ganti rugi untuk kompensasi, namun besarannya belum ditentukan. Maka, kami berharap, melalui DPRD DIY ini akan segera ada kepastian kompensasi itu, baik besarannya maupun waktu pemberiannya" ungkap Mantoyo. 

Menanggapi keluhan sekaligus tuntutan warga penggarap lahan pesisir terdampak pembangunan bandara baru di Kulonprogo tersebut, Yoeke mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin mencarikan solusi terbaik, dan meminta kepada warga untuk tetap mengedepankan kearifan.

Yoeke mengatakan, jika selama ini dengan menggarap lahan pesisir yang semula tidak produktif menjadi bisa menghasilkan, setidaknya warga penggrap lahan pesisir juga telah memberikan sumbangan ekonomi bagi daerahnya.

"Persoalan kompensasi itu memang bukan ranah kami. Namun, kami berjanji sesegera mungkin menjembatani dan berkoordinasi dengan Pemprov DIY dan Puro Paku Alaman, agar bisa duduk bersama warga, dan bersama-sama memutuskan solusi" pungkasnya. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: