KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

LAMPUNG --- Petugas dari pelaksanaan jalan nasional (PJN) wilayah I Dirjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Lampung hari ini Kamis (22/9) mulai melakukan pendataan dengan cara pengukuran di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di Desa Kekiling Kecamatan Penengahan. Petugas melakukan pengukuran patok patok tanah Bina Marga (BM) menggunakan meteran dan mulai melakukan pengukuran di sejumlah lokasi.


Menurut Sopian salah satu petugas dari Pelaksanaan Jalan Nasional 1,Sopian,mengaku petugas dari PJN diterjunkan sebanyak 6 orang yang bertugas melakukan pengukuran dari wilayah perbatasan kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Ia mengaku perintah pengukuran tersebut merupakan kelanjutan dari proses sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap setiap jalan nasional yang ada  di wilayah Lampung Selatan.

“Proses pendataan aset memang bertahap diantaranya mulai tahap sosialisasi setiap Kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional selanjutnya setiap kecamatan melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di setiap desa dan baru kami lakukan pengukuran” ungkap Sopian, petugas dari PJN I wilayah Lampung saat dikonfirmasi media Cendana News di Jalinsum Desa Kekiling Kecamatan Penengahan,Kamis (22/9/2016)

Ia mengakui pengukuran tersebut diantaranya dihadiri atau diketahui oleh aparat desa, petugas satuan polisi pamong praja yang bertugas di setiap Kecamatan. Ia mengaku sejauh ini pihak PJN I wilayah Lampung telah melakukan pengukuran sepanjang 50 kilometer dari total sekitar 87 kilometer mulai batas kota Bandar Lampung hingga Kecamatan Penengahan.

Proses pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan patok lama yang dilakukan oleh Dirjen Bina Marga dengan patokan lebar sepanjang 30 meter dan beberapa patok diantaranya berdasarkan  patok BM lama sepanjang ukuran 15 meter, 16 meter dan 18 meter dan jika belum ada patok BM maka petugas akan membuat patok baru.

“Target utama pengukuran adalah 30 meter dan lebarnya berbeda beda sesuai dengan lokasi yang diukur juga berbeda setiap wilayahnya diambil dari poros tengah” terang Sopian.

Proses pengukuran tersebut menurut Sopian sekaligus tanda bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Jalinsum untuk melakukan persiapan dan sekaligus tanda bahwa tanah yang diukur oleh petugas merupakan tanah dan aset milik negara. Meski telah dilakukan sosialisasi sebelumnya ia berharap proses pengukuran bisa sekaligus mendata tanah BM yang digunakan sebagai masyarakat dan fasilitas umum.

Ia mengungkapkan upaya pemerintah pusat melakukan penertiban aset nasional terutama infrastruktur jalan terus dilakukan terutama di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diantaranya dengan memperlebar Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Berbagai langkah sosialisasi ditingkat Kecamatan bahkan telah dilakukan diantaranya di Kecamatan Bakauheni, Sidomulyo dan beberapa kecamatan yang dilintasi Jalan Lintas Sumatera.

Berdasarkan data upaya penertiban jalan nasional diantaranya akan dilakukan terhadap Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sepanjang 1.200 Kilometer dengan melakukan sertifikasi terhadap ruas jalan nasional tersebut.

Sekretaris camat Kecamatan Bakauheni, Zaidan mengaku, upaya penertiban telah dilakukan dengan melibatkan aparat desa yang ada di wilayah Kecamatan Bakauheni diantaranya Desa Kelawi, Desa Hatta untuk memberikan sosialisasi lanjutan kepada seluruh masyarakat.

“Sudah kita lakukan proses sosialisasi sebelum pelebaran di wilayah yang berdekatan dengan perumahan penduduk sementara proses pelebaran di wilayah yang tidak berbatasan dengan rumah warga sudah dilakukan pelebaran di beberapa wilayah,” ungkap Zaidan.

Ia mengungkapkan, langkah sosialisasi dilakukan diantaranya karena sebagian jalan nasional yang melintasi beberapa kecamatan akan disertifikasi. Khusus tahap awal jalan nasional yang akan disertifikasi diantaranya jalan llintas tengah yang berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah melalui lima kecamatan yakni, Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni.

Terkait langkah tersebut, asisten pelaksanaan jalan nasional (PJN) wilayah I Dirjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Elfrino mengatakan, khusus di Kabupaten Lampung Selatan terdapat jalan nasional sepanjang 71 Km yang akan disertifikasi.

Ruas jalan tersebut diantaranya sepanjang 71 Km mulai dari Bakauheni sampai ke Bandar Lampung akan disertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi jalan nasional tersebut, lanjut Elfrino, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 17/2007 tentang penertiban aset nasional, sebagaimana telah tertuang dalam Keppres No 13 tahun 2009.


Upaya sertifikasi berdasarkan Keppres mulai dari pembentukan tim hingga pelaksanaannya di Jalan lintas tengah yang berada diwilayah Lampung Selatan sehingga warga yang berada di tepi jalan nasional meliputi lima kecamatan yakni, Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Penengahan dan Bakauheni bisa melakukan langkah persiapan jika sebagian bangunan nantinya terkena penggusuran.

Berdasarkan data desa yang dilewati mencapai puluhan desa diantaranya di Kecamatan Sidomulyo sebanyak 7 desa, Kecamatan Katibung sebanyak 8 desa, Kecamatan Penengahan sebanyak 14 desa, Kecamatan Kalianda sebanyak 12 desa, dan Kecamatan Bakauheni sebanyak 4 desa.

Berdasarkan data yang dirjen Bina Marga jalur lintas tengah memiliki lebar 30 meter dengan rincian 15 meter disisi kiri dan 15 meter disisi kanan. Namun, lanjut dia, di tepi jalur tengah tersebut sudah berdiri rumah warga untuk itu ia meminta kepada seluruh kepala desa yang wilayahnya terdampak Jalinsum untuk melakukan sosialisasi terutama di wilayah jalur lintas tengah sumatera ini.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa yang telah menyerahkan data banyak rumah warga di tepi jalan nasional sudah memiliki sertifikat. Berdasarkan pemeriksaan rumah warga di sekitar jalan nasional sudah bersertifikat meskipun sebagian tanah merupakan milik bina marga. Proses selanjutnya pihak Dirjen Bina Marga ke depan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan terkait persoalan tersebut.

Asisten Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Bina Marga M. Herman mengungkapkan, negara tidak akan mengeluarkan anggaran ganti rugi bagi rumah warga yang tidak memiliki sertifikat di pinggir jalan lintas.

Herman juga mengungkapkan pada bulan September mendatang pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan sertifikat yang dimiliki masyarakat. Sebab saat ini pihak BPN Lampung Selatan masih terfokus menyelesaikan proses pembebasan lahan jalan tol Sumatera.

Salah satu warga di Kecamatan Penengahan yang mendirikan bangunan di tepi Jalinsum, Andika (30) mengaku tidak terlalu kuatir jika bangunan miliknya berupa warung serta bengkel harus digusur saat proses penertiban dilakukan. Ia bahkan bersedia pindah jika tanah dan bangunan miliknya berada di tanah BM.

“Kebetulan rumah permanen berada jauh di belakang patok bina marga dan jika warung digusur maka semoga saya mendapat ganti rugi bangunan” ungkap Andika.

Pantauan Cendana News proses penertiban aset nasional tersebut dipastikan akan menggusur ratusan rumah yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatea diantaranya di Desa Pasuruan, Desa Hatta, Desa Bakauheni dan puluhan desa lain di sepanjang jalan lintas tengah. Sementara itu beberapa alat berat mulai melakukan pelebaran di sepanjang ruas jalan di wilayah Kalianda.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: