SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

SAMPANG --- Dalam rangka menambah efisiensi keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, di usulkan untuk dilakukan perampingan. Sehingga nantinya puluhan pejabat yang saat ini memiliki posisi sebagai pimpinan di berbagai dinas terancam tidak kebagian job, sebab ada sebagian dinas nantinya akan digabung menjadi satu.

Yulis Juwaidi, Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sampang
Dengan adanya usulan terhadap perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperkirakan ada pejabat teras sebanyak 58 orang yang berada dilingkungan pemerintah daerah ini terancam tidak akan mendapatkan posisi strategis. Karena keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang semula sebanyak 31, nantinya akan dirampingkan menjadi 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dari yang semula 31 akan dipangkas menjadi 28 SKPD, hal itu demi efisiensi keterbatasan Sumber daya, efektifitas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016. Jadi pemerintah mengusulkan dan nanti hasilsnya diketahui setelah selesai pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) ini” kata Yulis Juwaidi, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sampang, Selasa (20/9/2016).

Disebutkan, bahwa jumlah dinas maupun badan yang telah di usulkan untuk perampingan tersebut bisa saja bertambah ataupun berkurang, karena hali masih harus melalui pembahasan dengan wakil rakyat dan dilakukan pertimbangan guna memastikan kedepan dinas itu benar-benar secara maksimal. Sehingga dari hasil keputusan pembahasan bisa saja tidak sesuai dari yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah.

“Jadi nanti hasil rapat bisa saja berkurang atau bertambah terhadap pemangkasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jadi nanti ada sekitar 58 pejabat yang akan terkena imbas dari perampingan tersebut, sehingga tidak kebagian job, tetapi nanti bisa jadi fungsional dan tidak terstruktural” jelasnya.

Sedangkan dari pengajuan untuk dilakukan perampingan, nantinya akan menyisakan, 20 Dinas, 14 Kecamatan, 3 Badan, 2 Kesekretariatan, 1 Inspektorat dan 2 badan daerah berfungsi sebagai penunjang. Maka dari itu sisa perampingan tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sebelumnya. 
(M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: