JUMAT, 23 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Hingga hari ini, ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mengangkat taraf hidup para buruh, petani dan pedagang kecil masih jauh api dari panggang. Kebijakan dan regulasi Pemerintah di bidang perekonomian dinilai masih belum mengarah kepada terciptanya ekonomi kerakyatan.


Hal tersebut dimunculkan dalam diskusi ekonomi kerakyatan yang diadakan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) Universitas Gajah Mada Yogyakarta di Gedung Graha Saba Permana Komplek Kampus setempat, Jumat (23/9/2016). 

Diskusi yang diikuti sejumlah mahasiswa lintas disiplin ilmu itu mengungkap begitu masih jauhnya kesejahteraan bagi para buruh dan masyarakat kecil lainnya di banyak daerah di Indonesia.

Alih-alih menerapkan ekonomi kerakyatan yang merupakan sebuah konsep ekonomi dengan penguasaan ekonomi di tangan masyarakat banyak, para buruh hingga hari ini bahkan masih banyak yang digaji tidak layak.

Direktur Institute Mubyarto, Awan Santosa, dalam diskusi tersebut mengatakan, berdasar penelitian yang dilakukan lembaganya, masih ditemui para buruh yang digaji sangat tidak layak. Dicontohkan, di Desa Temon, Kulonprogo, terdapat ratusan buruh pembuat bulu mata palsu yanga hanya digaji Rp. 500-800 untuk sepasang bulu mata palsu yang dihasilkannya. Padahal, harga sepasang bulu mata yang dieksport ke Korea tersebut dijual seharga Rp. 60.000 sepasang.

Sementara itu di Kota Yogyakarta, berdasar penelitian pula masih ditemui buruh yang tidak digaji dengan layak. Sebuah toko plastik di Yogyakarta, kata Awan, mampu meraup keuntungan hampir Rp. 45 Juta, namun hanya Rp. 5 Juta saja yang dialokasikan untuk upah buruhnya.

Dengan fakta tersebut, kata Awan, ekonomi yang berlangsung saat ini adalah ekonomi penghisapan, dan ketika penghisapan itu yang menikmati hasilnya adalah negara lain, maka berarti telah terjadi neokolonialism.

Sementara itu, lanjut Awan, berbagai kajian dan upaya terus dilakukan untuk merubah keadaan tersebut. Salah satunya adalah terus mengkaji dan mengupayakan diterapkannya ekonomi kerakyatan. Namun demikan, kata Awan, upaya tersebut tentu membuat kapitalis merasa terancam. Di sisi lain, pun orientasi kepada ekonomi kerakyatan dari Pemerintah juga belum ada.

Karena itu, kata Awan, solusi jangka pendek yang ditempuh adalah mencerdaskan para buruh dan masyarakat kecil melalui berbagai pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Institute Mubyarto sendiri, kata Awan, selama ini telah mengadakan pendidikan-pendidikan bagi para petani, buruh dan pedagang melalui sekolah lapang yang disebut sekolah buruh, sekolah tani dan sekolah pedagang dan lainnya.

Melalui sekolah-sekolah itu, lanjut Awan, cita-cita ekonomi kerakyatan ditanamkan dengan cara-cara yang mudah dipahami. Misalnya, dengan membuat koperasi, diskusi-diskusi mengenai perekonomian dan sebagainya. Kecuali itu, juga dilakukan perbaikan-perbaikan dan penguatan advokasi bagi para buruh, dan pelan-pelan mendorong para pekerja agar bisa mendapatkan peluang untuk bisa turut serta dalam kepemilikan saham.

"Tiga tahun ke depan ini kita membangun ekonomi kerayatan itu dengan memperkuat basis kerakyatan dari bawah, mendidik para pekerja, sembari melakukan upaya-upaya yang mendorong munculnya kebijakan-kebijakan dan regulasi Pemerintah seperti yang diharapkan,"pungkasnya.
[Koko Triarko] 
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: