SENIN, 19 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Wakil ketua DPR RI Agus Hermanto menyebut bahwa terkait Ketua DPD Irman Gusman ditangkap KPK tersebut, tidak ada hubungannya dengan upaya perluasan kewenangan lembaga DPD yang dipimpinnya.


Irman Gusman diklaim jual beli rekomendasi sebagai bagian trading influence itu memang kerap terjadi. Dan ketua DPD yang memiliki banyak kenalan politik bisa menjual pengaruhnya untuk menguntungkan dirinya dan orang lain.

"Saya kira tidak ada korelasi antara hal itu dengan peningkatan wewenang DPD, sehingga mesti kita pisahkan," ungkap Agus di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin, (19/9/2016).

Untuk, itu, Agus menyampaikan dalam hal ini DPR menyerahkan penyelesaian kasus dugaan suap itu sepenuhnya kepada KPK.

"Jadi, saya kira untuk wacana perluasan kewenangan DPD, tidak ada itu, hal ini juga nanti kita akan dibicarakan lebih lanjut," ujarnya

Lebih lanjut, Agus menyerahkan semuanya pada pemangku kepentingan, pemangku di dalam pembuatan UU. Sebab, apa yang dilakukannya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

"Untuk DPD kita selesaikan juga pada pemangku UU karena semuanya dilaksanakan sesuai UUD 1945," tegasnya

Irman Gusman diduga menerima Rp 100 juta dari pasangan suami istri XSS dan MMI. Uang tersebut terkait pengurusan kuota impor gula di Sumatera Barat.

Akibat perbuatannya, Irman disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: