JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

JAKARTA-- Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai semestinya DPR segera merehabilitasi nama baik Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Sebab, putusan resmi Mahkamah Konstitusi ‎(MK) yang menyebutkan bahwa tuduhan pemufakatan jahat dalam kasus penyadapan atau perekaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak terbukti.


"Itu putusan MK bersifat mengikat, jadi harusnya Setya Novanto direhabilitasi nama baiknya" ujar Agus di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Menurutnya, rekaman terkait 'Papa Minta Saham' yang dibawa oleh Sudirman Said merupakan hasil rekayasa dari oknum yang ingin menghancurkan Setya Novanto. Atas insiden rekaman palsu tersebut hingga membuat Ketua Umum Golkar itu lengser dari jabatannya sebagai ketua DPR RI.

Berdasarkan putusan MK bahwa ketentuan UU ITE dan UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tentang ‘pemufakatan jahat’ pada Pasal 15 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pasal 15 UU Topikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Frasa ‘pemufakatan jahat’ dalam Pasal 15 UU Tipikor juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk itu, Agus menyarankan agar mantan menteri ESDM Sudirman Said segera meminta maaf ke Setya Novanto.

"Kalau menurut saya, Pak Sudirman Said harus bertanggung jawab, minta rehabilitasi nama baik Pak Novanto, karena semua bukti yang diberikan ke MKD dan Kejagung waktu itu, dipastikan tidak sah," tegasnya.
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: