SELASA, 6 SEPTEMBER 2016

PONTIANAK --- Sejak bulan Januari hingga Agustus 2016 jajaran Direktorat Reserse Umum Polda Kalimantan Barat melakukan penyidikan terhadap 14 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tersangka 20 orang.


Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Suhadi SW menyebutkan ,berkas perkara terhadap ke 14 kasus itu hingga saat ini sudah  sampai pada tahap 2.

"Artinya berkas perkara penyidikan, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum ada 8 kasus,"kata Suhadi SW, di Mapolda Kalbar Jalan Ahmad Yani No.1 Kota Pontianak, Selasa (6/8/2016).

Dijelaskan delapan kasus tersebut terdiri dari  Direktorat Reserse Polda Kalbar 3 kasus, Polresta 2 kasus, Polres Singkawang 1 kasus dan Polres Sanggau 2 kasus, kemudian tahap satu, 1 kasus di Polres Sambas, DPO 2 kasus dari Polres Sanggau. Dalam penyidikan 3 kasus,.    

Suhadi SW  menyebutkan, jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  selama 8 bulan ini ada 47 orang. 

"Terdiri dari dewasa laki-laki 16 orang, dewasa wanita 28 orang dan wanita anak anak 3 orang. Dengan pelaku 20 orang," ujar Suhadi SW.  

Dikatakan, data tersebut belum termasuk kasus bulan September 2016, yang cukup besar jumlah korbannya, mulai dari yang ditangani Polres Sanggau 12 korban, Polres Sambas 10 korban dan ditangani Polresta Pontianak 6 Korban.
 
"Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat ini ada beberapa faktor. Diantaranya karena letak geografi Kalimantan Barat yang memiliki wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Sarawak Malaysia Timur sepanjang 857 kilometer dengan 52 jalan setapak yang bisa menghubungkan 32 kampung di Malaysia," kata Suhadi SW.

Suhadi SW menuding, terbukanya jalur jalan dari Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat ke Sarawak Malaysia dan Brunei Darusalam, dan adanya oknum penyalur jasa tenaga kerja Indonesia yang tidak berizin. Caranya adalah menjanjikan gaji yang besar di Negara tujuan, menjanjikan dipekerjakan sebagai pelayan toko, pelayan restaurant dan sebagainya.

"Padahal kenyataannya bertolak belakang dengan janji janjinya. Mudahnya oknum mengeluarkan KTP untuk mendapatkan paspor, karena dari pengakuan korban bahwa semua surat menyurat untuk mendapatkan diurus oleh para Pelaku Tindak Kejahatan Perdagangan Orang," kata Suhadi SW. 
[Aceng Mukaram]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: