SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Terbukti lakukan pemotongan terhadap dana Bantuan Siswa Miskin dan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa kurang mampu, Kepala sekolah dan beberapa oknum guru di sejumlah sekolah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Nusa Tenggara Barat (NTB) terancam dipidanakan.

Adhar Hakim ketua Ombudsman RI wilayah NTB (Baju Putih)
"Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman dari laporan masyarakat, praktek Pungli masih banyak ditemukan di sejumlah sekolah di Lobar" kata ketua Ombudsman RI wilayah NTB, Adhar Hakim di Mataram, Selasa (20/9/2016).

Ia menjelaskan, Pungli dilakukan sejumlah sekolah atas perintah kepala sekolah terhadap dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada siswa kurang mampu melalui orang tuan di Bank BRI.

Kata Adhar, Modus Pungli yang dilakukan sejumlah sekolah sendiri dengan mendatangi bank tempat orang tua siswa mencairkan BSM, kemudian memintanya menyerahkan slip pencairan dan uang senilai 100 ribu setiap orang tua siswa.

"Setiap orang tua dimintai menyerahkan uang BSM sebesar 100 ribu kepada oknum guru sekaligus bendahara yang ditugaskan pihak sekolah" ungkapnya.

Dikatakan, informasi yang diperoleh dari sejumlah oknum guru dari sejumlah sekolah yang tertangkap basah tim investigasi Ombudsman, uang hasil pemotongan tersebut katanya hendak digunakan untuk membelikan siswa kelas satu pakaian.

Padahal jelas dalam aturan, dana BSM maupun KIP yang nilainya antara 200 sampai 400 ribu tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun, dan kalau sampai dilakukan, itu jelas tindakan pidana, karena tidak memiliki dasar hukum.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: