KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Ratusan warga penggarap lahan pesisir terdampak pembagunan Bandara Udara Kulonprogo (New Yogyakarta International Airport/NYIA), mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta, Kamis (15/9/2016). Mereka menuntut diberikannya uang kompensasi ganti rugi lahan terdampak yang selama ini telah menjadi mata pencahariannya.

Mantoyo, saat berorasi
Ratusan warga penggarap lahan pesisir dari empat desa di Kecamatan Temon, yaitu Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran, tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP), terdiri dari para petani, petambak, pengelola penginapan, dan rumah makan, menuntut bagian uang ganti rugi atau kompensasi dari uang ganti rugi lahan pesisir milik Puro Paku Alaman yang terdampak pembangunan bandara baru.

Pasalnya, meski lahan pesisir tersebut merupakan milik Puro Paku Alaman, namun selama bertahun-tahun dan bahkan turun temurun lahan pesisir itu telah dikelola warga sehingga menjadi produktif dan bernilai ekonomi. 

Koordinator aksi, Mantoyo, ditemui usai memberikan orasi mengatakan, sebelum digarap warga, lahan pesisir milik Puro Paku Alaman dibiarkan terbengkalai dan ditumbuhi ilalang pandan yang sama sekali tidak produktif. Namun, katanya, setelah puluhan tahun dikelola warga untuk bercocok-tanam dan untuk mencari penghasilan dengan cara lain seperti beternak dan membuka penginapan atau warung makan, lahan pesisir tersebut menjadi bernilai produktif dan bernilai jual tinggi.

Ratusan warga penggarap lahan pesisir berunjukrasa di halaman Gedung DPRD DIY
"Terbukti, sekarang ini berdasarkan hasil apprasial nilai ganti ruginya melebihi nilai ganti rugi lahan-lahan lain yang terdampak" katanya.

Menurut Mantoyo, lahan pesisir milik Puro Paku Alaman ditaksir Rp. 450.00 per meter. Sedangkan lahan lain yang sudah hak milik justru hanya dihargai Rp. 350.000-400.000 per meter. Karena itu, Mantoyo bersama ratusan warga penggarap lahan pesisir milik Paku Alaman merasa telah ikut berjasa merubah tanah yang semula tidak produktif itu menjadi lahan produktif dan bernilai ekonomi.

"Namun, ternyata uang ganti rugi nanti akan diberikan kepada Puro Paku Alaman. Maka, dengan aksi unjuk rasa ini, kami meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat bisa memfasilitasi kami untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi" jelasnya.

Sebelum mendatangi Gedung DPRD DIY, warga penggarap lahan pesisir yang diperkirakan berjumlah 500 orang tersebut mendatangi Puro Paku Alaman guna menyampaikan tuntutan yang sama. Namun, Mantoyo mengatakan, jika kedatangannya di Puro Paku Alaman itu belum mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan.

Mantoyo mengatakan, berdasar kesepakatan warga, pihaknya berharap agar bisa diberikan kompensasi sebesar 1/5 atau 1/3 dari besaran nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada Puro Paku Alaman. 

"Tuntutan kami ini berdasarkan perhitungan kami atas pengelolaan lahan selama ini. Selain itu, dengan adanya penggusuran itu sebenarnya kami-kami ini yang merasakan dampaknya. Kami kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, sedangkan kami tidak punya lahan lain" ungkapnya.

Aksi unjuk rasa warga penggarap lahan pesisir terdampak pembangunan bandara itu berlangsung tertib. Setelah berorasi, mereka duduk di tempat teduh menunggu perwakilan anggota dewan yang menurut Mantoyo akan menerima kedatangannya sore nanti. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: