KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Keberhasilan membangun sektor industri adalah kunci membuka keberhasilan membangun sektor-sektor lainnya di Indonesia. Disamping itu, dengan memusatkan konsentrasi pembangunan sektor industri dapat juga berimplikasi pada stabilitas cadangan devisa dan penyerapan tenaga kerja kedepannya.


Sejak tahun 2000 hingga sekarang praktis tidak terjadi pembangunan di sektor industri, bahkan yang terjadi adalah proses ekspor bahan mentah. Akan tetapi walau begitu dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2003 sampai 2005 masih ada nilai plus antara ekspor dan impor yaitu sekitar 25 sampai 30 milyar dollar.

Namun sampai sejauh mana negara bertahan dengan keadaan tidak memiliki konsentrasi dalam pembangunan di sektor industri dapat dilihat bahwa mulai tahun 2002 Indonesia hanya mempunyai cadangan devisa sebesar 30,5 milyar dollar. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari cadangan devisa Malaysia (32,01 milyar dollar), Thailand (38,92 milyar dollar), Singapura (79,04 milyar dollar), dan China (291,13 milyar dollar).

Bahkan mulai tahun 2002 dapat disimpulkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia di wilayah ASEAN saja berada diurutan ke-5 dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. GDP (Gross Domestic Product) perkapita Indonesia sejak tahun 2002 hanya sebesar 830 sampai 931 dollar amerika. Memang masih diatas Vietnam, akan tetapi berada jauh di bawah seluruh negara ASEAN lainnya berikut jauh di bawah China.

Bandingkan dengan tahun 1996 saat Pemerintahan Orde Baru, dengan jumlah penduduk 197,2 juta jiwa, Indonesia memiliki GDP sebesar 223,5 milyar dollar Amerika dengan GDP perkapita 1.134 Dollar Amerika. 2002, China dikatakan memimpin di depan dalam GDP perkapita hanya senilai 963 Dollar Amerika, dan Indonesia jauh diatas itu (selisih 171 Dollar Amerika).

"Dari cadangan devisa dan GDP sudah menurun ditambah lagi semakin kemari maka tingkat pengangguran semakin bertambah. Rasio antara pengangguran dengan jumlah penduduk di Indonesia tinggi sekali saat ini dibandingkan dengan China bahkan dengan seluruh negara ASEAN sekalipun," terang Ir. Rauf Purnama kepada Cendana News.

Satu-satunya cara meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia sekaligus memperkecil tingkat pengangguran adalah memperbaiki cara mengelola sumber daya alam di negara ini atau dengan kata lain peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor riel khususnya mengembangkan lebih serius bidang industri. Dengan bertumbuhnya ekonomi maka akan menambah penerimaan pemerintah dari sektor pajak sekaligus meningkatkan lapangan pekerjaan.

Akan tetapi membangun sektor industri bukan berarti memberikan kebebasan orang lain, negara lain, atau pihak swasta lainnya untuk mengelola, sementara negara hanya menjadi penerima komisi atau deviden saja, melainkan negara harus mengelola industri tersebut secara mandiri.

" Industri di Indonesia berkaitan dengan kekayaan alam, sehingga karena itu adalah kekayaan alam atau sumber daya alam, maka pemerintah harus menjadi pengelola tunggal," lanjut Rauf lagi.

Industri itu terbagi tiga, yakni industri hulu atau upstream, industri antara, dan industri hilir atau downstream. Khusus untuk industri hulu (upstream) itu memiliki ciri high investment (butuh investasi besar), high technology (butuh penguasaan teknologi tinggi), high risk (beresiko tinggi), namun industri hulu itu adalah strategic (memiliki nilai strategis). Oleh karena itu, karena memiliki nilai strategis, maka pemerintah atau negara sudah seharusnya mengelola atau memiliki peran utama dalam mengelola industri hulu.

Sudah banyak contoh di dunia ini, semua negara-negara baik di wilayah ASEAN, Asia, bahkan sampai negara-negara Timur tengah memilih mengelola sumber daya alam mereka secara mandiri. Indonesia memiliki kapasitas untuk itu, dan UUD 1945 juga sudah mengatur hal tersebut.

"Intinya begini, jika menjual sumber daya alam dalam nilai jual rendah padahal sumber daya alam itu adalah bagian strategis industri hulu yang seharusnya dikontrol sepenuhnya oleh negara karena memiliki nilai tambah bagi pengembangan industri sampai ke hilir maka negara merugi baik pada saat ini maupun untuk kedepannya," jelas Rauf Purnama.


Perlu sistim pengelolaan terintegrasi antara industri hulu sampai ke industri hilir dengan negara memegang peran utama dalam pengelolaan industri hulu yang merupakan industri strategis. Contoh mudahnya adalah, Indonesia memiliki hasil bumi seperti nikel atau stainles steel, maka jangan dijual dengan nilai rendah ke luar negeri bahan baku tersebut. Kelola dulu menjadi produk-produk misalnya peralatan makan, produk sandang, maupun produk lainnya baru hasil produk tersebut yang dijual sebagai komoditi ekspor.

" Jadi kesimpulan saya adalah, pemerintah harus membangun sektor industri dengan mengelola semua sumber daya alam sektor industri hulu secara mandiri, menghentikan ekspor bahan mentah, maka kedepannya pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan sendirinya. Disamping itu lapangan pekerjaan akan semakin terbuka yang nantinya berpengaruh pada pengurangan tingkat pengangguran," pungkas Rauf Purnama mengakhiri kebersamaannya dengan Cendana News.
[Miechell Koagouw]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: