KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016

LAMPUNG --- Salah satu keprihatinan bagi para relawan literasi atau relawan pustakawan yang saat ini dihadapi diantaranya keterbatasan buku-buku bacaan yang akan dibawa dan disiapkan untuk dibaca oleh para relawan dan sering ditanyakan oleh anak-anak usia sekolah di pedesaan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu relawan armada pustaka roda andalas salah satunya Gunawan Wirdana yang melakukan kelompok belajar sekaligus membawa buku buku untuk bacaan anak anak.


Gunawan Wirdana yang sehari hari berkeliling menggunakan kendaraan onthel atau sepeda tersebut masih memiliki ratusan buku dan tergabung dengan rumah pustaka yang digagas oleh Sugeng Haryono. Ia mengaku kebutuhan akan buku buku masih menjadi kendala bagi relawan karena saat keliling mereka membawa buku buku yang cukup beragam dengan berbagai pertanyaan untuk menambah jenis jenis buku bacaan.

“Selama ini buku buku masih hasil sumbangan dari beberapa donatur dan nyaris tidak ada yang kami beli sendiri sehingga kami masih membutuhkan banyak buku untuk dibawa keliling” ungkap Gunawan Wirdana dalam diskusi di tanah pustaka Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang,Kamis (29/9/2016)

Ratusan buku yang saat ini ada di tanah pustaka yang dikelola merupakan sumber buku bagi beberapa relawan diantaranya Cethul Pustaka, Ontel Pustaka, motor matic Pustaka serta beberapa relawan lain dengan sistem bergiliran. Buku buku tersebut selama ini merupakan donasi dari beberapa penerbit dan donasi pribadi dan di tanah pustaka jumlah buku mencapai 3.200 buah dan sisanya berada di pedesaan karena dalam posisi dipinjamkan warga dan siswa sekolah.


Keprihatinan terkait jumlah dan juga pendistribusian buku buku baik bagi relawan maupun perpustakaan di  pedesaan juga dirasakan oleh Ketua Pengurus Daerah  Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Lampung, Eni Amaliah yang juga tutor di D2 Ilmu Perpustakaan. Ia juga sangat consern terhadap keberadaan dewan perpustakaan daerah yang harus ada untuk memberi ruang bagi para pustakawan yang ada di Lampung.

Ia mengaku selama bertahun tahun menekuni dunia pustaka diantaranya sebagai pustakawan aktif sekaligus tutor mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan. Ia mengaku salah satu kendala dalam pengembangan perpustakaan diantaranya belum adanya kepedulian pemerintah atau pihak lain dalam pengadaan buku.

Eni bahkan mengaku masih terus berusaha menggandeng beberapa perusahaan penerbitan untuk menyumbangkan buku buku yang bisa disalurkan sekaligus menjadi bahan bacaan bagi masyarakat di sejumlah rumah baca dan perpustakaan keliling.


Selama mengunjungi beberapa daerah di pelosok Lampung ia menemui banyak melihat belum meratanya buku buku serta keinginan masyarakat untuk memiliki buku. Faktor kebutuhan hidup menjadi penyebab utama karena di pedalaman masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan hidup dibanding membeli buku.

“Tugas pemerintah daerah itulah yang harus diperhatikan karena berdasarkan aturan ada alokasi untuk perpustakaan dan pendidikan di setiap anggaran pemerintah daerah,” ungkap Eni Amaliah.

Eni mengungkapkan sebagai pustakawan sering keliling ke beberapa wilayah dalam gerakan literasi jauh sebelum gaung literasi sudah digaungkan oleh pustakawan di Lampung hingga ke pelosok daerah. Selain mengkritisi minimnya ketersediaan buku bacaan ia juga mengakui masih belum adanya kepedulian terhadap kepala perpustakaan.

Ia juga mengaku berdasarkan isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 25 Tahun 2008, diharapkan lima tahun setelah Permendiknas itu diterbitkan, setiap sekolah harus sudah memiliki seorang kepala perpustakaan sekolah.


Permendiknas Nomor 25/2008 mengatur standar tenaga perpustakaan. Berdasarkan Pasal 2 peraturan itu, penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah seperti yang diatur dalam peraturan menteri tersebut selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan itu ditetapkan.

"Setiap sekolah harus sudah ada kepala perpustakaan, itu salah satu syaratnya. Pustakawan pun sebetulnya sudah bisa diangkat untuk posisi itu, tetapi bagi yang belum, harus ikut pendidikan dan pelatihan dulu," ujarnya.

Terkait perpustakan ahwa sesuai dengan Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, lanjutnya, perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Dengan demikian, ada pendelegasian tugas dari pusat ke daerah, seperti mengenai tenaga perpustakaan, pendidikan, serta pelatihan-pelatihan," ujarnya.

Ia berharap, dengan tindak lanjut dari PP Nomor 38/2007, diharapkan daerah juga ikut serta mengembangkan perpustakaan di daerahnya masing-masing. Saat ini, katanya, dari 500 pemerintah kabupaten yang ada, 75 persen di antaranya sudah mendirikan perpustakaan daerah sendiri.

Ia berharap dengan banyaknya perpustakaan keliling di Lampung bisa  menjadi embrio untuk pembentukan perpustakaan di daerah-daerah lain. Ia berharap dengan adanya kepedulian dari relawan relawan membaca dan perpustakaan yang ada di daerah pelosok Lampung.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: