SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Pakar Tumbuhan dan Satwa Liar Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Joko Marsono, menekankan pentingnya pasal pencegahan bioterorisme dan bioteknologi dimasukkan ke dalam batang tubuh Rancangan Undang-undang Karantina yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.


Dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI bersama sejumlah pakar terkait dari Univeristas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (20/9/2016), Joko Marsono sebagai pakar tumbuhan dan satwa liar UGM menyoroti masih adanya beberapa pasal yang tidak singkron.

Dicontohkan, pengertian mengenai satwa liar dan tumbuhan yang pada satu sisi disebutkan sebagai sumber daya alam hayati, namun dalam pasal yang lain tidak disebutkan. Selain itu, pasal yang menyebutkan tumbuhan dan satwa liar dan langka, belum mengakomodasi satwa endemik yang di Indonesia terdapat ratusan jenis banyaknya.

Sementara itu, dalam pasal yang mengatur tentang dampak atau kerugian yang diakibatkan oleh adanya hama atau penyakit dari wilayah lain hanya disebutkan menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional. Menurut Joko, kerugian itu seharusnya didahului dengan kerugian ekologi, karena pada kenyataannya kerugian atau kerusakan sosial dan ekonomi seringkali tidak atau belum terdeteksi, namun sesungguhnya telah terjadi kerusakan ekologi.

Selain beberapa pengertian mendasar dan hal-hal lain yang belum terakomodasi dalam Draft RUU Karantina, Joko juga menyoroti pasal yang mengatur pelibatan intelijen dalam upaya mencegah bioterorisme yang hanya diletakkan dalam pasal penjelasan.

Menurut Joko, bioterorisme merupakan ancaman besar sehingga seharusnya dimasukkan ke dalam batang tubuh. Selain itu, Joko menambahkan pentingnya diakomodasi ancaman bioteknologi ke dalam RUU Karantina.

"Kalau bioterorisme menimbulkan dampak yang merusak, bioteknologi akan berdampak kepada ekonomi. Misalnya, ada sumber daya alam hayati kita yang dianggap tidak bermanfaat, namun setelah dibawa ke negara lain dan diolah dengan teknologi bisa menjadi komoditas ekonomi yang pada saatnya kemudian digunakan untuk menyerang kita secara ekonomi. Maka, saya usul agar diakomodasi pasal yang mengatur tentang bioteknologi," jelasnya.

Joko juga menyebut, kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia sangat besar, demikian pula dengan potensi kerusakannya. Karena itu, Joko sepakat dengan pentingnya penguatan lembaga karantina.

"Saya setuju dengan rencana penguatan lembaga karantina, karena aspek kekayaan hayati perlu penangangan besar,"pungkasnya.
[Koko Triarko] 

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: