SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Golkar, Noor Ahmad mengakui jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan sudah lama dibahas, sejak 10 tahun lalu.


"Pembahasan RUU Perbukuan belum selesai sampai sekarang,"ungkap Noor di Ruang Komisi X DPR, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa,(20/9/2016).

Hal itu belum tuntas karena perkembangan perbukuan yang kompleks, dari masalah penulis, penerbit, percetakan, distribusi, pembiayaan, perlindungan, penghargaan, dan sebagainya.

Dikatakan, komisi X DPR sekarang ini sedang konsinyering RUU tersebut terkait DIM (daftar inventarisasi masalah) dari 565 DIM diharapkan tahun 2016 ini selesai.

"Sistem perbukuan perihal tata kelola secara komprehensif, termasuk jenis dari masalah tentang buku, penulis, penerbit, percetakan, distribusi, penghargaan dan sebagainya semua dibahas," paparnya

Dipaparkan, DPR sendiri dalam RUU ini ingin ada Dewan Buku Nasional (DBN) agar setiap buku yang terbit dan masuk ke Indonesia dari luar negeri (baik dalam bentuk tulisan, gambar, audio, video, atau gabungan) mendapat pengawasan dengan baik. Jangan sampai buku anak-anak dimasukin dalam buku orang dewasa. Penerbit juga sudah mempunyai standar yang harus dipatuhi, termasuk Konten yang tidak pada tempatnya.

Jadi, sambungnya, berdasarkan hasil riset ilmiah bahwa sangat pentingnya RUU Perbukuan ini dilanjutkan. Ia juga mengharapkan pemerintah hadir memberikan biaya untuk buku-buku penting yang ada.

"Namanya buku mesti ada pendahulu dan penutup, serta diterbitkan secara tidak berkala., Yang terpenting isi atau konten buku itu tak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD1945,"tuturnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: