JUMAT, 2 SEPTEMBER 2016

LAMPUNG --- Aparat Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dibuat gerah dengan aksi warga pengguna trotoar sebagai lokasi berjualan baik secara permanen maupun secara temporer. Berbagai langkah bahkan telah dilakukan oleh pemerintah Desa Bakauheni.


Kecamatan Bakauheni dan Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan dengan melakukan langkah pemberitahuan lisan, tertulis namun tidak digubris oleh beberapa pedagang yang berjualan di sepadan jalan dan trotoar. Selain masih bertahan dan belum pindah dari lokasi yang dilarang untuk berjualan Kepala Desa Bakauheni, Syahroni bahkan mengungkapkan ada oknum pedagang yang sama sekali tidak mau pindah dan mengklaim tanah di lokasi jalan sebagai tanah miliknya dan berujung protes saat akan dilakukan penertiban.

Kronologis protes pedagang yang tidak mau ditertibkan tersebut menurut Sahroni berawal saat petugas melayangkan surat himbauan agar pedagang melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan secara sukarela. Namun petugas dari desa justru mendapat intimidasi secara verbal dan penolakan atas upaya pihak desa untuk melakukan penertiban.


“Upaya penertiban sebetulnya sudah kita lakukan empat bulan lalu dengan pemberitahuan lisan sebagai pemberitahuan pertama selanjutnya pemberitahuan tertulis agar pemilik membongkar sendiri warung mereka sebelum dibongkar paksa,” ungkap kepala desa Bakauheni Sahroni di kantor desa Bakauheni, Jumat (2/9/2016)

Berdasarkan data pihak desa Bakauheni hingga saat ini terdapat 40 pedagang yang berjualan di sekitar pasar depan Menara Siger dengan sebagian besar diantaranya berjualan dengan menggunakan sepadan jalan sehingga tidak ada lokasi parkir. Akibatnya kemacetan parah terjadi saat pagi hari ketika jam berangkat kerja para pegawai dan siswa sekolah dampak dari banyaknya kendaraan yang parkir di sepanjang jalan.

Penertiban tahap awal tersebut melibatkan personil gabungan dari Koramil 03/Penengahan,Polsek Penengahan serta Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Perhubungan Lampung Selatan. Namun hingga kini penertiban berupa teguran lisan justru tidak digubris oleh para pedagang.


Penertiban tersebut menurut Sahroni akan diberikan pilihan lokasi berjualan di lokasi lain tepatnya di pasar Bakauheni. Meski demikian banyak pedagang yang bertahan dan tidak bersedia pindah dan tetap berjualan di sepadan jalan.

Dadang Sudrajat kepala unit pelaksana tekhnis (KUPT) Pasar Bakauheni mengungkapkan sebetulnya masyarakat Bakauheni telah disediakan pasar khusus pedagang berkapasitas 160 kios namun saat ini hanya digunakan sebanyak 40 kios.

“Lokasi yang tidak strategis membuat banyak pedagang tak mau berjualan di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Lampung Selatan tersebut” terang Dadang.

Paska pemberitahuan lisan dan tertulis yang berujung pada penolakan oleh warga pemilik warung di sepanjang sepadan jalan puluhan personil Satpol PP dikerahkan ke lokasi pasar menara Siger.

Plt Kepala satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Selatan Maturidi Ismail dan beberapa satu peleton polisi pamong praja dengan menggunakan dua kendaraan truk langsung mendatangi lokasi penertiban yang sudah diinstruksikan selama beberapa bulan sebelumnya tersebut.

Maturidi Ismail dan anggotanya langsung menuju ke kantor desa Bakauheni untuk mengetahui alasan penolakan warga pemilik warung yang tak bersedia membongkar bangunan permanen di pasar dadakan menara Siger Bakauheni.

“Kita koordinasikan dulu dengan pihak desa terkait persoalan ini terkait aturan dan juga langkah selanjutnya dalam upaya penertiban pasar dadakan yang mengganggu jalan raya namun kita belum lakukan tindakan pembongkaran,” ungkap Maturidi.

Pantauan media Cendana News, puluhan petugas Satpol PP Pemkab Lampung Selatan terlihat berjaga jaga di dekat kantor desa dan mobil Satpol PP terparkir di depan lokasi pasar Menara Siger Bakauheni. Meski demikian tidak ada aksi penertiban atau pembongkaran yang semula dikuatirkan oleh puluhan pedagang di pasar menara Siger Bakauheni tersebut. Selain terlihat sempit akibat banyak pedagang berjualan aktifitas pembongkaran jalan untuk pembuat median jalan membuat jalan tersebut mengalami penyempitan.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: