SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Sektor pariwisata dan bisnis perumahan dinilai paling banyak berkontribusi menyebabkan hilangnya lahan pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di beberapa Kabupaten dan Kota.


"Atas nama investasi dan pembangunan, Pemprov, Pemkab maupun Pemkot seakan tanpa kendali mengeluarkan izin alih fungsi lahan kepada para investor dan para pengembang bisnis perumahan" kata Safrudin aktivis Serikat Petani Indonesia (SPI) NTB di Mataram, Senin (26/9/2016).

Menurutnya, selama ini pembangunan dijalankan pemerintah NTB cendrung lebih menekankan pada sisi komersil semata yang hanya diposisikan untuk dieksploitasi dan mengambil keuntungan.

Sementara, sisi sosial, kelestarian lingkungan serta nilai dan kearifan lokal dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama masyarakat pertanian kurang diperhatikan.

"Pembangunan memang dilakukan dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi jangan sampai kemudian pembangunan tersebut mengorbankan kepentingan masyarakat" terangnya.

Aisah aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengatakan alih fungsi lahan pertanian oleh pemerintah atas nama investasi dan pembangunan tidak saja menyebabkan lahan pertanian menjadi semakin mengalami penyempitan, tapi juga tidak sedikit menyisakan konflik di tengah masyarakat.

Baik konflik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan melibatkan aparat keamanan yang tidak sedikit berujung pada tindak kekerasan bahkan sampai pembunuhan.

"Karena itu, di HTN sekarang, kami minta stop pengalihan lahan pertanian menjadi lahan industri, tuntaskan konflik agraria, cabut UU berbau liberal di sektor Agraria serta ciptakan kebijakan pengendalian harga yang menguntungkan petani" tutupnya.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: