SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

LAMPUNG --- Persoalan terkait lahan milik warga yang terdampak jalan tol trans Sumatera (JTTS) di wilayah Kampung Jering Desa Bakauheni hingga kini memasuki babak baru dengan membawa persoalan tersebut ke pengadilan. 


Menurut Marjaya (58) warga Dusun Cilamaya yang menjadi tergugat dalam sengketa lahan tol tersebut, dirinya memenuhi panggilan pihak Pengadilan Negeri (PN) Kalianda Lampung Selatan atas permintaan pihak penggugat, Sri Wati Tunas.

Marjaya mengaku datang ke PN Kalianda untuk memenuhi panggilan PN Kalianda dengan agenda pemeriksaan identitas diri berikut berkas berkas dokumen tanah yang dimilliki, identitas kuasa hukum dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Marjaya mengaku dalam rencana sidang kasus sengketa tanah yang muncul akibat dampak tol Trans Sumatera tersebut dirinya menghadirkan kuasa hukum yang mendampingi. Meski demikian saat datang ke PN Kalianda pihak tergugat masih belum bisa melakukan proses persidangan sebab hingga pukul 10:00 WIB pihak penggugat belum muncul. Hingga pukul 12:00 WIB bahkan pihak penggugat belum terlihat ada di pengadilan negeri Kalianda meski ada batas waktu hingga 14:00 WIB.


“Sebagai tergugat kita memenuhi panggilan meski sesudah sampai di pengadilan negeri saya belum melihat adanya pihak tergugat dan akhirnya sidang terpaksa ditunda dan hingga kini belum ada kepastian,” ungkap Marjaya selaku pihak tergugat dalam sengketa lahan jalan tol Sumatera di Bakauheni, saat ditemui media Cendana News Senin (26/9/2016)

Marjaya yang datang didampingi beberapa warga Dusun Cilamaya berikut massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik wilayah Lampung Selatan yang menunggu sejak pagi. Sidang perdana tersebut direncanakan memeriksa identitas penggugat, tergugat dan masing-masing kuasa hukum dalam kasus tanah yang disengketakan seluas 4.000 meter persegi yang kini sudah digusur untuk proses pembuatan JTTS di STA 05.


Akibat adanya gugatan dari pihak Sri Wati Tunas tersebut proses pencairan ganti rugi lahan tol yang dimiliki warga salah satunya Marjaya belum bisa dicairkan bahkan masih dibekukan di rekening bank Mandiri atas nama Marjaya sehingga uang tersebut masih mengendap di rekening. Berdasarkan keterangan pihak penggugat lahan tersebut merupakan lahan sengketa namun dipihak tergugat lahan tersebut merupakan proses penyerobotan.

Penyelesaian kasus tersebut bahkan sudah dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mediasi meski akhirnya tidak ada titik temu. Bahkan berbagai aksi warga diantaranya pemblokiran jalan terus dilakukan hingga kini sebagai tanda ketidakpuasan warga yang belum menerima uang ganti rugi lahan tersebut.

Marjaya bahkan mengaku sebelum proses panggilan di persidangan dirinya didatangi pengacara pihak Sri Wati Tunas dengan membawa uang sebesar Rp 150 juta dengan alasan uang tersebut merupakan uang kerohiman. Meski demikian Marjaya mengaku uang kerohiman tersebut dianggap berhubungan dengan tanah tersebut dan dianggap dirinya menumpang pada tanah milik Sri Wati padahal dirinya memiliki bukti kepemilikan.


Kuasa hukum pihak tergugat Nur Salam, yang hadir di PN Kalianda mengungkapkan hingga siang hari belum terlihat pihak penggugat yang akan menggugat pihak Marjaya. Pihaknya mengaku akan tetap menunggu dan mengikuti proses hukum yang harus dilalui terkait ganti rugi lahan tol Sumatera tersebut. Nur Salam mengakui sudah mempelajari berkas berkas yang dibawa oleh tergugat.

Berkas berkas yang disiapkan tersebut oleh Marjaya diantaranya surat SKT, surat pembukaan tanah, bukti pembayaran pajak serta dokumen lain yang harus dibawa dalam sidang terkait kasus tanah yang dianggap bersengketa tersebut. Pantauan media Cendana News, Marjaya selaku tergugat masih terus menunggu di PN Kalianda didampingi kuasa hukum Nur Alam dan puluhan massa GMBI meski pihak penggugat belum muncul. Marjaya juga mengakui akan terus menghormati jalannya sidang diantaranya dengan hadir di PN Kalianda meski pihak penggugat juga belum datang ke PN Kalianda.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: