JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, IB Putera Parthama, mengumumkan, Indonesia akan memberlakukan Lisensi FLEGT VPA (Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement/ Perjanjian Kerjasama Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan) pada 15 November 2016. Dengan diberlakukannya Lisensi FLEGT VPA,  seluruh produk kayu yang hendak diekspor ke luar negeri harus bersertifikat SVLK.  

Pertemuan Kelima JIC di Yogyakarta
Setelah pada bulan Agustus lalu Komite Implementasi Bersama (Joint Implementation Commite/JIC) Indonesia dan Uni Eropa (UE) menyosialisasikan Lisensi FLEGT VPA, kini JIC dalam pertemuannya yang kelima di Yogyakarta, Kamis (15/9/2016) petang, mengumumkan masa pemberlakuannya yang akan dimulai pada 15 November 2016. JIC Indonesia-UE sendiri adalah forum yang dibentuk untuk memonitor pelaksanaan Perjanjian FLEGT VPA di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, IB Putera Parthama, dalam keterangannya usai pertemuan JIC mengatakan, diberlakukannya Lisensi FLEGT VPA ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, karena telah berhasil menyusun sebuah sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang diakui oleh negara-negara Eropa. Putera menegaskan, SVLK berawal dari keinginan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kehutanan, khususnya dalam hal menekan terjadinya pembalakan liar atau ilegal logging, dengan membangun sistem yang mampu menjamin legalitas kayu yang diperdagangkan dan diakui oleh Uni Eropa.

Dengan telah diakuinya SVLK oleh negara-negara Uni Eropa, kata Putera, semua produk kayu dari Indonesia yang hendak masuk ke Eropa telah bersertifikat SVLK sehingga tidak perlu diperiksa atau diuji tuntas lagi. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan daya saing produk kayu dalam negeri dan diharapkan ke depan produk kayu asal Indonesia bisa menguasai pangsa pasar terbesar di Eropa. Karenanya, Putera mengarapkan, agar seluruh komponen bangsa bisa sejalan dengan tujuan diberlakukannya SVLK, dan para pelaku usaha tidak segan mengeluarkan sedikit uang untuk mengurus Sertifikat SVLK tersebut, serta meminta kepada Pemerintah Daerah mempermudah persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

“Perlu pula adanya upaya terus-menerus mendidik bangsa kita sendiri, bahwa ke depan dipastikan tidak akan ada kayu ilegal dari Indonesia yang bisa masuk ke pasar luar negeri. Kalau ada, berarti itu penyelundupan dan itu berarti pidana” tegasnya.

Kika-Robianto  Koestama, IB Putera Parthama, Charles Michel Geurts, Muhammad Kosar
Pertemuan JIC yang kelima di Yogyakarta, dihadiri pula oleh Kepala Deputi Delegasi Misi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles Michel Geurts, Pemantau Independen Kehutanan, Muhammad Kosar, dan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Robianto Koestomo.

Dalam kesempatan itu, Robianto mengungkapkan, APKINDO menjadi pihak yang paling menderita akibat pembalakan hutan yang terjadi di era 1990-2000. Pasalnya, akibat pembalakan liar itu usaha produk kayu Indonesia tidak diterima di Pasar Eropa. Karenanya, dengan diberlakukannya SVLK, pihaknya berharap Indonesia akan mampu kembali mendominasi Pasar Eropa, karena Eropa merupakan baromater pasar dunia. 

Robianto mengungkapkan, ketika produk kayu asal Indonesia tidak bisa diterima di Eropa, maka Negara Jepang menjadi pasar terbesar dari produk-produk kayu asal Indonesia. Namun demikian, katanya, sejak tahun 2003 seiring digagasnya SVLK, nilai ekspor produk kayu Indonesia ke Pasar Eropa mulai meningkat. Dikatakan, pada tahun 2013, nilai ekspor kayu Indonesia ke Eropa mencapai angka 593 Juta US Dollar dari total nilai ekspor dunia sebesar 644 Juta US Dollar. Sementara hingga 1 Agustus 2016 ini, nilai ekspor produk kayu ke Eropa telah mencapai 708 Juta US Dollar dari total nilai ekspor dunia sebesar 5 Milyar US Dollar. 

Senada dengan itu, Charles Michel Geurts menambahkan, Indonesia baru bisa memenuhi permintaan Pasar Eropa sebesar 11 Persen. Namun, dari 11 Persen tersebut Indonesia telah mendominasi 1/3 dari total impor kayu Eropa. Dengan berlakunya SVLK, Michel Geurts meyakini Indonesia akan semakin kompetitif di pasar dunia. Bahkan, dengan meningkatnya kredibilitas Indonesia, sejak tahun 2015 Indonesia mengalami peningkatan ekspor sebesar 18 Persen atau hampir 20 Persen.

Dengan peningkatan ekspor produk kayu sejak dirintisnya sistem verifikasi legalitas kayu tersebut, maka diharapkan Indonesia mampu menjaga komitmen dan menjamin implementasi SVLK. Untuk itulah dilibatkan Tim Pemantau Independen, yang akan memantau, mengawasi serta menjamin dilaksanakannya perjanjian FLEGT VPA tersebut.

Salah satu Tim Pemantau Independen, Muhammad Kosar mengatakan, terdapat 51 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebar dari Aceh hingga Papua dan 407 individu yang bergabung dalam tim pemanatu independen yang siap memantau pelaksanaan SVLK tersebut. Dalam pelaksanaannya, Tim Pemantau Independen akan mengawasi perusahaan-perusahaan kayu dalam menjalankan proses produksinya. Selain itu, pihaknya juga mengembangkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di sekitar hutan, sehingga pemantauan bisa dilakukan sehari-hari oleh masyarakat dan tidak membutuhkan biaya besar. (koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: