KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Keadaan ekonomi Indonesia saat ini dapat dikatakan tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dahulu, yaitu nilai-nilai kebersamaan untuk saling mengangkat nasib antara satu sama lainnya. Mengacu pada penerapan sistim ekonomi kala pemerintahan orde baru, ada tiga pihak yang menentukan tumbuh-kembang ekonomi negara, yakni Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan swasta.


Koperasi adalah pihak yang memegang produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, contohnya sembilan bahan pokok (sembako), BUMN adalah representasi negara yang hadir untuk melindungi Koperasi, sedangkan swasta baik nasional maupun asing adalah bagian kecil yang dijadikan instrumen untuk mendorong perkembangan Koperasi dan BUMN.

Sinergi ketiganya semua berlandaskan falsafah hidup bangsa Indonesia di dalam Pancasila yakni secara kekeluargaan dengan asas saling menguntungkan dan tidak saling mematikan antara satu sama lain. Acuannya adalah Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 dan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang hasilnya bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi akan tetapi lebih besar daripada itu yakni mengendalikan harga di dalam negeri untuk menjadikan prosuk-produk dalam negeri sebagai tuan di rumah sendiri.

Contoh nyata adalah untuk pengendalian perputaran sekaligus harga beras dan daging. BULOG sebagai BUMN melindungi Koperasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri. Pengusaha swasta pastinya selalu datang untuk menawarkan apa yang tidak ada didalam negeri ini. Berbagai macam pengusaha swasta mulai dari mafia sembako sampai mereka yang memang menjalankan bisnis secara bersih datang menawarkan ikatan kerjasama.

Saat itulah peran BULOG yang sangat vital dijalankan, yakni menjadi filter bagi pihak-pihak swasta agar Koperasi sebagai badan yang mewakili produk-produk yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak tergusur bahkan mati ditangan sepak terjang bisnis pihak swasta. Buktinya sudah jelas, di era pemerintahan orde baru maka beras maupun daging (yang di era reformasi selalu bermasalah) harganya teramat sangat terjangkau oleh rakyat.

"Saat ini, negara berada dibawah kendali pihak swasta, sebagai bukti adalah perintah Presiden untuk menurunkan harga daging bisa ditolak mentah-mentah oleh pengusaha dengan berbagai alasan. Dimana peran negara, karena seharusnya swasta itu hanya sebagai instrumen pendorong pertumbuhan justru saat ini mendikte pemerintah," ujar Dr.(HC) Drs.Subiakto Tjakrawerdaja, pakar Koperasi Indonesia di sela-sela acara Seminar dan Lokakarya Mewujudkan Penerapan Sistim Ekonomi Pancasila Dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, Rabu (14/09/2016) di Jakarta.

"Ada yang keliru dengan sistim ekonomi yang berjalan sekarang ini," tambahnya lagi.

Kekhawatiran ini bukan untuk mempermasalahkan sistim lama dengan sistim baru, akan tetapi substansinya adalah harus dikembalikannya sistim ekonomi negara Republik Indonesia kepada sistem ekonomi yang memang mewakili unsur-unsur atau jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, yakni sistem ekonomi Pancasila. Bukan hanya sebatas itu saja, akan tetapi sistim itu harus merepresentasikan kekuatan UUD 1945 Pasal 33.

Banyak kekeliruan yang terjadi dalam menumbuhkan perekonomian negara saat ini terutama dalam konteks kerjasama dengan pihak lain. Sistem ekonomi Pancasila mendorong kerjasama dengan pihak lain akan tetapi kerjasama yang masih dalam koridor Pancasila itu sendiri yaitu kerjasama dalam bentuk kemitraan yang setara.

Artinya begini, bekerjasama atau bermitra secara garis koridor Pancasila adalah kerjasama yang tidak saling mematikan pihak manapun dengan alasan apapun. Harus terpenuhi asas saling menguntungkan dan saling memenuhi kebutuhan. Dalam konteks saling memenuhi kebutuhan bukan mengerucut pada saling ketergantungan pada satu pihak tertentu, akan tetapi ada batasannya juga secara jelas mana kepentingan bangsa dan mana kepentingan pribadi dan golongan.

Buruknya sistim ekonomi diperparah juga dengan keaslian Pasal-Pasal vital yang mengatur hajat hidup orang banyak dalam hal ini hajat hidup warga negara Indonesia di dalam UUD 1945 yang ternoda akibat amandemen. Seolah-olah ada sebuah kekuatan besar yang ingin merubah sistim ekonomi sesuai keinginannya dengan menggunakan amandemen UUD 1945 sebagai pendukung legalitas kegiatan mereka.

Contoh lain dari sudah keluar jalurnya sistim ekonomi Indonesia saat ini adalah bagaimana pihak-pihak tertentu dengan sengaja mematikan fungsi dan keberadaan Koperasi baik itu Koperasi seperti pada umumnya maupun Koperasi Unit Desa (KUD) yang adalah tonggak terdepan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara agraris. Sebagai dalih pembenaran maka digantikanlah Koperasi dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang jika dicermati merupakan akar tumbuhnya persaingan antara satu sama lain secara tidak sehat.

Koperasi sebagai bagian dalam sistem ekonomi Pancasila tidak mengenal persaingan, serta tidak menumbuhkan persaingan walau dengan alasan apapun. Koperasi menumbuhkan jalinan kerjasama secara kekeluargaan dalam bentuk kemitraan bisnis yang setara antara satu sama lain. Inilah perbedaan mendasar antara Koperasi di era orde baru dengan UMKM yang saat ini dijadikan proyek terdepan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang mari lihat bersama, apakah sistim ekonomi yang berjalan saat ini menguntungkan buat negara terutama rakyat? apakah terjadi kesetaraan antara pengusaha kecil, menengah, dan besar? tentu tidak, karena yang terjadi saat ini pengusaha besar mematikan pengusaha kecil bahkan pengusaha kecil tersebut, sambil menunggu kehancurannya justru dikondisikan membantu para pengusaha besar untuk menjadi semakin besar, ini ironis sekali," terang Subiakto Tjakrawerdaja lagi.

"Contoh bagaimana yang kecil membantu yang besar semakin besar adalah saat pengusaha kecil memasukkan barang ke supermarket atau pusat perbelanjaan. Mereka dibayar dengan termin tiga bulan. Ini namanya membunuh perlahan para pengusaha kecil, padahal ada peraturan yang tidak memperbolehkan pengusaha melakukan kegiatan pembayaran termin yang merugikan pengusaha kecil terutama dengan sistim konsinyasi atau dikenal dengan laku-bayar. Itu kejam sekali," imbuhnya.

Disinilah tumbuh akar persaingan antara pewngusaha kecil untuk mempertahankan eksistensi mereka yang sebenarnya malah membuat pengusaha besar semakin besar lagi lalu perlahan akan menggilas mereka. Dan negara tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengendalikan hal ini.

"Mari jujur saja sekarang, apakah ini wujud keberhasilan UMKM? yaitu membentuk iklim persaingan lalu pada akhirnya hancur juga pengusaha kecil tersebut," ujar Subiakto.

Jalan terbaik memperbaiki carut-marutnya wajah sistim ekonomi Indonesia saat ini adalah kembali ke sistim ekonomi Pancasila. Karena didalam sistim ekonomi Pancasila tidak membuat sebuah iklim persaingan tidak sehat bahkan tidak mengenal saling menghancurkan demi alasan apapun atau kepentingan siapapun.

Terkait masuk kembalinya Sri Mulyani Indrawati, M.Sc, Ph.D memperkuat jajaran tim ekonomi Indonesia sebagai Menteri Keuangan ditanggapi positif oleh Subiakto Tjakrawerdaja. Pakar Koperasi Indonesia tersebut menilai Sri Mulyani sebagai sosok Indonesia sejati walaupun berasal dari IMF (International Monetary Fund). Oleh karena itu, walaupun belum bisa memberikan penilaian secara terperinci akan tetapi Subiakto Tjakrawerdaja tetap positif dengan kembalinya beliau sebagai Menteri Keuangan di Indonesia.

"Pemikiran dan harapan saya terkait masuknya Sri Mulyani adalah komitmen untuk kepentingan bangsa dan kepentingan nasional. Evaluasi belum bisa saya berikan dan sangat tidak fair juga melakukan itu, jadi jujur saya positif saja sambil melihat sekaligus menunggu perkembangan ke depan sepak terjangnya," jelas Subiakto terkait Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang baru.

"Akan tetapi hal-hal apapun tidak bisa menghalangi kembalinya sistim ekonomi Pancasila untuk diterapkan di negara ini. Jika ingin selamat maka harus kembali ke jati diri bangsa ini, yaitu Pancasila dan tentunya keaslian UUD 1945 berikut mengaktifkan kembali Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN)," pungkasnya.

Akhirnya, rakyat menunggu kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak kepada rakyat sesuai nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Contoh kecilnya adalah penguatan dan pemberdayaan usaha-usaha mikro dibidang pangan atau sembilan bahan pokok (sembako).

Saat ini sebagian besar produk-produk baik pertanian, peternakan, maupun perkebunan adalah hasil import. Sedangkan dunia sekarang sedang mengalami kelangkaan pangan, ditambah import itu punya biaya (cost) yang sangat mahal. Didalam negeri sendiri, dengan adanya import maka menutup peluang usaha para peternak maupun petani yang sebetulnya yang diimport itu bisa diproduksi didalam negeri sehingga implikasinya bisa membuka lapangan pekerjaan sekaligus menambah pendapatan rakyat.

Seharusnya negara mengendalikan import untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha mikro dibidang pertanian, peternakan, maupun perkebunan sebagai usaha agar bisa menghidupi para pelaku usaha mikro yang dimaksudkan tersebut. Semisal import daging bernilai trilyunan rupiah jika dikerjakan oleh peternak dalam negeri maka sudah berapa trilyun rupiah masuk dan berputar uang itu di dalam negeri ini.

Potensi peternak sapi baik potong maupun bakalan potong di negeri ini sangat besar sekali. Lombok, Sumbawa, Bali, dan Jawa Timur merupakan pusat-pusat penghasil sapi yang luar biasa besar, tinggal manajemen negara saja yang harus bisa memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat Indonesia.

"intinya import sapi dapat berimplikasi langsung kepada penyebaran bibit sapi itu sendiri di Indonesia. Jika pengembangan bibit meningkat tapi tidak digunakan karena import sapi bakalan potong yang sangat besar maka yang terjadi adalah kelebihan kuota bibit namun tidak ada yang menggunakan. Jadi marilah pikirkan bersama tentang semuanya, pertimbangkan kembali baik masalah pengendalian import maupun masalah utama negara ini yaitu carut marutnya sistim perekonomian dalam negeri dewasa ini," tutup Subiakto Tjakrawerdaya mengakhiri pembicaraan dengan Cendana News.


Butuh Political will atau keputusan politik dari negara untuk memberdayakan pengusaha mikro dalam menekan impor maupun mengembalikan sistim ekonomi yang cenderung liberal saat ini kepada sistim ekonomi Pancasila jika memang ingin menjadi bangsa besar yang mandiri dan berdaulat dalam hal ekonomi maupun pangan.

Berdaulat dalam arti tidak tergantung akan import serta ketergantungan lainnya dari negara lain, dan jika dilakukan maka pengusaha mikro bidang pangan yang terdiri dari petani, peternak, maupun bidang lain akan bernafas lega sekaligus menjadi tuan di negeri sendiri.
[Miechell Koagouw]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: