SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Mencegah pelanggaran Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) antara perusahaan Migas dan perusahaan lainnya, SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi sepakat melakukan koordinasi rutin per enam bulanan bersama Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.


Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Kalsul, Roy Widiartha menuturkan  hal itu disepakati bersama pada pertengahan September dan pertemuan pertama akan digelar pada Oktober mendatang. 

"Meski pemerintah telah mengatur jalannya kegiatan usaha hulu migas, masih ada tumpang tindih antara wilayah kerja Migas dengan kegiatan usaha lainnya," ucapnya saat temu media, Senin (26/9/2016).

Disebutkan pemberlakuan PPLB yang dimaksud mengacu pada UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas yang menjelaskan tentang hak atas wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemanfaatan lahan untuk eksplorasi dan eksploitasi.

Roy menyebutkan, sepanjang tahun ini ada 10 kasus pelanggaran PPLB yang ditangani SKK Migas Kalsul, dan di Kaltim didominasi terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kasus-kasus ini berkaitan dengan kegiatan pertambangan batu bara di zona merah hulu migas. Selebihnya berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, pembangunan jalan perlintasan, dan pembangunan fasilitas untuk masyarakat," terangnya.

Roy mengatakan dalam koordinasi rutin itu nantinya SKK Migas dan Distamben Kaltim akan bersama-sama mensinkronkan data dan pemetaan wilayah kerja migas dan batu bara untuk mengetahui perencanaan kegiatan usaha pertambangan batu bara, termasuk mencari apakah ada kegiatan pertambangan yang berhimpitan dengan wilayah kerja hulu migas.
Ferry Cahyanti]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: