MINGGU, 25 SEPTEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Ganti rugi bangunan eks lokalisasi KM 17 di kawasan Balikpapan Utara dinilai sulit dilakukan Pemerintah Kota. Pasalnya, persoalan ganti rugi lahan itu kini masih dikomunikasikan dengan Muspida, DPRD dan BPKP.

Eks lokalisasi KM 17 dikawasan Balikpapan Utara yang ditutup
Assisten I Sekdakot Balikpapan Syaiful Bahri menjelaskan pemerintah telah berkordinasi pula dengan BPKP, kemudian hasilnya pemkot sulit untuk mengganti rugi sedangkan dewan minta itu diganti rugi. 

"Itu kan lahan milik pemkot. Bangunan juga mereka tinggali lalu nambah. Seperti sampean nyewa terus tambahin sendiri ya itu bukan tanggungjawab kita," terangnya, baru-baru ini.

Namun, upaya ganti rugi bangunan masih terus dikomunikasikan karena pihak Pemerintah Kota juga punya niat baik.

Dikatakan Syaiful, tahun ini pembongkaran eks lokalisasi harus selesai dan dicarikan solusi yang terbaik.

Meski kegiatan ditutup, namun pihaknya yakin kegiatan itu masih ada karena sangat sulit. Kondisi pun terjadi sejak dulu. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang turun sehingga apapun dapat dilakukan oleh oknum untuk menjalankan kegiatan prostitusi terselubung.

"Untuk pembongkaran bangunan akan  melibatkan aparat keamanan dengan memperhatikan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Kondusifitas kota jadi salah satu pertimbangan pembongkaran barak," tambahnya.

Untuk diketahui, kegiatan lokalisasi KM 17, Balikpapan Utara sudah sejak dua tahun lalu resmi ditutup operasionalnya oleh pemerintah kota.
(Ferry Cahyanti)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: