MINGGU, 4 SEPTEMBER 2016

SOLO --- Kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau yang melibatkan 15 Perusahaan yang saat ini sudah dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau, tidak hanya menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Komisi IV yang juga membidangi Kehutanan merasa terpanggil dengan kasus kebakaran rutin yang dapat dibilang rutin terjadi setiap tahun.


Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Hadiati Soeharto menilai, kebakaran hutan yang diduga kuat sengaja dibakar itu harus segera dituntaskan. Sebab,hal tersebut sudah sering terjadi, bahkan dampak asap yang ditimbulkan hingga mengganggu Negara tetangga. Politisi Golkar Dari Dapil Yogyakarta itu mendorong penegak hukum agar menuntaskan kasus kebakaran hutan yang melibatkan 15 perusahaan itu.

“Sebaiknya kalau memang ada bukti-buktinya dibuka saja biar masyarakat juga tahu, dan mereka tidak mengulangi lagi. Kebakaran hutan ini sudah rutin terjadi setiap tahun,  kenapa harus didiamin saja. Kalau sudah diketahui yang salah harus dihukum,” paparnya kepada Cendana News, seusai berziarah ke Makam Ayahanda dan Ibundanya, di Astana Giribangun, Matesih, Karanganyar, pada Sabtu malam (4/9/16) kemarin.

Perempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu menjelaskan, jika selama ini penegak hukum kesulitan mencari pelaku pembakaran hutan dan oknum dibaliknya, pemerintah mempunyai cara efektif untuk menekan kasus serupa. Salah satunya dengan memberikan penalti bagi perusahaan yang lahannya terbakar. Sebab, jika perusahaan selaku  pihak yang dipercaya pemerintah namun tidak bisa menjaga, maka perusahaan yang bersangkutan harus mengembalikan area yang terbakar.

 “Pemberian penalti ini saya kira jauh lebih efektif dari pada susah-susah cari penjahatnya. Adanya pembagian HPH atau area-area dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan, maka yang bersangkutan harus menjaga. Jika ada penalti itu maka perusahaan tidak mau areanya berkurang dan konsekuensinya mereka harus menjaga areal masing-masing,” tandasnya.


Pemberian penalti ini tambah  Titiek, dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang coba-coba “nakal” melakukan pembakaran hutan. Selanjutnya, adanya kasus kebakaran hutan di wilayah perusahaan dapat diambil kembali oleh pemerintah, karena dinilai tidak bisa menjaga hutan dengan baik. 

“Ini agar ada efek jeranya. Daripada kita susah-susah mencari kesalahannnya. Jika ada kebakaran hutan kita kembalikan lagi saja ke Pemerintah,” tutupnya.
[Harun Alrosid]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: