JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Tidak ada pendidikan tanpa adanya sisi kemanusiaan. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan akan tetapi juga transfer prinsip-prinsip dan peradaban. Disinilah letak substansi mengapa harus menjabarkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila kedalam prinsip-prinsip ekonomi Indonesia.


Tujuh perguruan tinggi ternama bergabung dalam sebuah deklarasi untuk menjadikan mata kuliah sistem ekonomi Pancasila sebagai kurikulum nasional, mereka adalah ; Universitas Trilogi (Jakarta), Universitas Mercu Buana (Jakarta), Universitas Pancasila (Jakarta), Universitas Negeri Semarang atau disingkat UNES (Semarang), Universitas Sebelas Maret atau disingkat UNS (Solo), Institut Koperasi Indonesia atau disingkat Inkopin (Bandung), dan Universitas Pendidikan Bandung atau disingkat UPI (Bandung).

Deklarasi tersebut dibuat secara bersama dalam acara Seminar dan Lokakarya yang digagas oleh Pusat Studi Ekonomi Pancasila ( PSEP ) Universitas Trilogi pada 14-15 September 2016 di Auditorium Hotel Amaris Pasar Minggu Jakarta dengan tema Mewujudkan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kurikulum Pendidikan Nasional.

Hadir sebagai narasumber pada hari kedua Seminar pada Kamis (15/09/2016) di Auditorium Kampus Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta adalah Guru Besar Ekonomi FE UI, Prof.Dr.Sri-Edi Swasono. Dalam kapasitasnya juga sebagai pemerhati Sistem Ekonomi Pancasila dari kalangan akademisi, beliau memberikan beberapa langkah awal yang harus dilakukan sebagai syarat suksesnya wacana menerapkan mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional baik bagi Universitas sebagai lembaga, tenaga pengajar sebagai pencerah, dan mahasiswa sebagai penggedor terdepan.

Pertama, terlebih dahulu harus memiliki jiwa Pancasila yang kuat didalam diri masing-masing

Kedua, setelah memenuhi point pertama diatas maka secara pribadi tentukanlah dimana posisi anda berdiri

Ketiga, setelah kedua point diatas dapat dipenuhi maka saatnya melakukan terobosan langsung untuk menembus kartel blokade akademis.

Menilik langkah pertama, maka pria yang akrab disapa Prof. Edi tersebut menjelaskan bahwa manusia Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa dari seluruh nusantara. Bagaimana dari perbedaan yang ada itu harus memiliki satu roh pemersatu, yakni Pancasila.

Pancasila menempatkan manusia itu kedalam dua kategori secara bersamaan, yakni manusia sebagai Homo Socius dan manusia sebagai Homo religius. Maksudnya adalah manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila merupakan manusia yang mampu melebur didalam perbedaan dengan bersosialisasi bersama saudara-saudara sebangsa lainnya serta sebagai manusia yang bertuhan atau religius. Jika diuji secara terbalik, maka dengan tertanamnya nilai-nilai ketuhanan yang baik didalam diri manusia maka ia dapat menghargai perbedaan walau dari ratusan suku bangsa nusantara sekalipun. Itulah manusia Pancasila seutuhnya.

Untuk langkah yang kedua, maka Prof.Edi menitikberatkan masuk kedalam disiplin ilmu sekaligus memilih di posisi mana manusia Pancasila akan berdiri dalam menyikapi berbagai teori ekonomi didunia yang mirisnya sudah dikuasai oleh teori-teori ekonomi liberal 

Artinya adalah, Indonesia sejatinya merupakan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan manusia Pancasila sudah memahami hal tersebut. Jadi didalam diri bangsa Indonesia tidak mengenal yang bernama mekanisme pasar melainkan mekanisme Pancasila. 

Sedangkan langkah yang ketiga, adalah lebih kepada bagaimana bergerak maju untuk merealisasikan apa yang diinginkan.

"mengenai istilah kartel blokade akademis itu istilah saya untuk Konsorsium ilmu-ilmu ekonomi yang berisi sebuah kekuatan besar untuk menentukan kurikulum fakultas ekonomi. Dan ditengarai dari sinilah awal bencana kurikulum ekonomi sudah mengarah ke ekonomi liberal. Mereka tentukan buku-buku apa saja yang harus digunakan para dosen fakultas dan otomatis menentukan arah pandangan mahasiswa kedepannya," terang Prof. Edi.

"buku-buku yang ditentukan untuk dijadikan acuan kurikulum adalah semua buku ekonom-ekonom liberal barat. Hal ini terjadi selama beberapa periode sehingga tidak heran jika para sarjana yang duduk di kursi DPR saat ini bisa melahirkan 115 UU yang bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus 25 UU utama yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945," tambahnya lagi.

Inilah tantangan yang sesungguhnya dari wacana mewujudkan penerapan sistim ekonomi Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Namun tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, jadi jika langkah pertama dimana manusia Indonesia harus terlebih dahulu memiliki jiwa Pancasila sudah terpenuhi maka untuk melakukan penekanan terhadap tembok kartel akademis tersebut bisa dilakukan.

Tantangan semakin besar lagi karena Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan sekarang ini sepertinya mendadak kehilangan taji. Dikatakan demikian karena baru-baru ini seorang Arcandra Tahir bisa dengan mudahnya lolos sebagai Menteri ESDM (saat pertama dipilih) walau memiliki kewarganegaraan ganda.

Semangat Lemhanas yang berkata : Tanhana Dharmma Mangrva dengan arti luas bahwa : berbeda-beda namun menjadi satu dan tidak ada loyalitas ( Dharmma) ganda, sudah dipelesetkan artinya untuk pembenaran dari apa yang akan dilakukan orang-orang liberal tersebut.

Carut-marut ini harus segera dihentikan dan inisiatif dari 7 (tujuh) perguruan tinggi yang memperjuangkan penerapan kembali sistem ekonomi Pancasila adalah langkah tepat walaupun masih memerlukan perbaikan-perbaikan agar tekanan yang dihasilkan bisa maksimal.

Akhirnya, yang harus dipahami sebenarnya secara bersama-sama adalah bahwa perjuangan para penerus bangsa merupakan perjuangan meneruskan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa untuk menjadikan negara ini lebih baik lagi kedepannya.

Menjadi negara yang lebih baik tersebut adalah hanya dengan kembali kepada sistem ekonomi Pancasila dimana pembangunan itu adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tujuan yang sangat jelas yakni Sila Ke-5 Pancasila, " Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ". 

Jika tujuan " Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia " dijadikan dasar maka ada satu hal krusial yang juga dapat ikut mengalami perbaikan, yaitu Pembangunan sejatinya adalah untuk menggusur kemiskinan, bukan menggusur orang miskin. Itulah yang seharusnya terjadi di Indonesia.
(Miechell Koagouw)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: