KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Indonesia memiliki lebih dari 400 bahasa yang digunakan di lebih dari 1.763 pulau, dari 17.504 pulau yang membentuk "negeri archipelago" terluas di dunia. Antropolog Hilderd Geertz mengidentifikasi 300 etnis dengan identitas budaya yang dimiliki masing-masing etnis. Sedangkan pakar sastra dan budaya MA Jaspan menyebut 366 etnis dengan kriteria pembeda ada pada bahasa daerah, kebudayaan, serta susunan masyarakatnya.



Masih menyambung identifikasi para ahli, jika Antropolog Prof. Dr. Koentjaraningrat memperkirakan ada 195 suku bangsa maka Pakar sosial Esser, Berg, serta Budayawan Sutan Takdir Alisyahbana memperkirakan 200-250 suku bangsa hidup di Indonesia. Dari beragam hasil identifikasi dan penelitian tersebut maka lahir sebuah teori bernama Filsafat Etnik Nusantara, yakni segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat-istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik di nusantara serta sudah memproduksi banyak sekali budaya asli sebelum dipengaruhi budaya Cina dan India. Tiga hasil produksi budaya asli yang sangat dikenal adalah wayang, orkestra gamelan, dan batik.

Filsafat etnik nusantara ini disebut oleh ahli budaya oriental dan bahasa asal Belanda Snouck Hurgronie sebagai Adat Recht atau hukum rakyat indonesia yang tidak dikodifikasi sehingga dengan kata lain filsafat etnik nusantara ini dapat pula disebut sebagai corak hukum adat.

Berdasarkan penelitian dari Pakar etnologi F.D. Holleman, corak hukum adat atau filsafat etnik nusantara ini ada di indonesia disebabkan 4 (empat) faktor :

Pertama, orang indonesia itu adalah Magis religius, maksudnya adalah bahwa orang indonesia mendasari pikiran dan tindakan karena didorong oleh kepercayaan/religi kepada sebuah kekuatan yang mengisi sekaligus menghuni seluruh alam semesta atau alam kosmis.

Kedua, orang indonesia itu Komunal, maksudnya adalah bahwa orang indonesia selalu menempatkan kepentingan individunya didalam hukum adat agar seimbang dengan kepentingan umum.

Ketiga, orang indonesia itu sangat Kontan, maksudnya adalah bahwa orang indonesia selalu melakukan perbuatan secara simbolis atau melakukan pengucapan dimana hal itu menjadi sebuah tindakan hukum yang selesai seketika itu.

Keempat, orang indonesia itu Visual, maksudnya adalah dalam hal-hal tertentu selalu diusahakan agar maksud yang sebenarnya dapat ditransformasikan dengan suatu tanda yang nyata.

Dari keempat teori diatas, dalam perjalanan perkembangannya mendapat sebuah penyempurnaan pemahaman dari Ahli hukum internasional Prof.Mr.Dr.Soepomo. Beliau menyebut untuk point kedua (Komunal) sebagai sikap kebersamaan atau gotong royong. Sedangkan untuk point ketiga (Kontan) disebutkan sebagai Serba Konkrit.

Dari pemaparan teori-teori beserta identifikasi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa filsafat etnik nusantara adalah ibarat sebuah bejana besar yang berisi semua kandungan unsur budaya, religi, serta pengaruh-pengaruh bangsa lain yang masuk di indonesia. Teori bejana tersebut merupakan terjemahan sederhana dari Konsep Sinkretisme (Mulder dan Geertz) yang secara garis besar memiliki arti : upaya menenggelamkan atau dengan kata lain meleburkan berbagai perbedaan untuk menghasilkan satu kesatuan tanpa harus memecahkan perbedaan dasar prinsip yang dianut masing-masing.

Teori filsafat etnik nusantara berikut akar tumbuh-kembang yang mengiringi perjalanannya di dalam diri bangsa indonesia ini terus mengalami perkembangan-perkembangan secara alami sehingga oleh para pendiri bangsa ini dikaji dengan serius hingga akhirnya lahir sebuah turunan komplit untuk dijadikan sebagai landasan atau falsafah hidup bangsa indonesia itu sendiri. Turunan komplit itulah yang dikenal dengan nama Pancasila.

Pancasila itu sendiri memiliki landasan filosofis bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah nilai-nilai hidup bangsa indonesia itu sendiri dan merupakan asas dalam adat-istiadat, kebudayaan, serta religiusitas yang tumbuh dan hidup dalam sanubari masyarakat indonesia.

Landasan filosofis Pancasila ini memiliki tiga konsepsi dasar yang meliputi :

Pertama, Konsep Hakikat Eksistensi Manusia ;


1. Dimana manusia adalah bagian dari sebuah kelompok dan baru mempunyai arti jika ia bersama-sama dalam kelompoknya. 

2. Bahwa manusia sebagai pribadi yang hidup dalam tatanan sosial kelompoknya akan mengalami perkembangan secara jasmani dan rohani sehingga akan membawanya ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial.

Kedua, Konsep Paham Kekeluargaan ;

1. Berbeda dengan pandangan Barat yang didasarkan atas pemikiran bahwa manusia itu dilahirkan dengan bebas dan sama serta masing-masing individu diperlengkapi dengan hak yang sekarang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM) maka menurut pandangan suku-suku bangsa di nusantara manusia terdiri atas; susunan kodrat jiwa dan raga, serta jasmani dan rohani dan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Atas dasar pandangan tentang hakekat manusia yang sedemikian kuatnya dalam memaknai nilai-nilai kebersamaan, menjadi sebuah keniscayaan jika suku-suku bangsa di nusantara memandang manusia tidak hanya berpangkal tolak pada individu, tetapi pada kesatuan antara individu dan kelompoknya tempat dimana manusia itu dilahirkan dan hidup berkelompok sebagai suatu kesatuan dengan tidak mengabaikan adanya perbedaan di dalamnya.

Menyelami konsep kedua tentang paham kekeluargaan, maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Konsep Paham Kekeluargaan berbicara tentang " Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan " yang oleh Presiden Soekarno ( Bung Karno ) diperkuat melalui sebuah pernyataan beliau pada tanggal 15 Juli 1945 yaitu : ...” buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan “right of the citizen”, maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualism dan liberalisme dari padanya”...

Bung Karno menangkap kekeluargaan bangsa Indonesia lebih pada dinamika dan semangatnya, yaitu gotong royong. Sedangkan Mohammad Hatta ( Bung Hatta ) memandang kekeluargaan secara etis sebagai interaksi sosial dan kegiatan produksi dalam kehidupan pedesaan yang bersifat saling tolong menolong antar sesama. Para warga desa sebagai keluarga besar memiliki bersama semua sarana produksi, mereka mengerjakan bersama kegiatan produksi, dan kemudian menikmati bersama hasil dari kegiatan kolektif tersebut. 

Dari konsep Bung Hatta inilah lahir potret kehidupan ekonomi sebagai bentuk usaha bersama yang berfaham kekeluargaan yang kemudian dalam perkembangannya dinamakan Koperasi.

Ketiga, Konsep Paham Kebangsaan ;

Pemikiran paham kekeluargaan yang mendorong munculnya kesadaran kebangsaan sesungguhnya telah dimulai sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908.

Momentum kebangkitan nasional secara perlahan namun pasti terus mengerucut sampai kepada titik puncak ketika tercetus ikrar oleh perwakilan Pemuda Nusantara pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda yang isinya ; "berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia".

Sejak itulah dasar kebangsaan Indonesia diletakkan dan format kebangsaan yang mendasarkan diri pada paham kekeluargaan itu dimulai. Hal ini turut menandai Indonesia sebagai sebuah kenyataan sejarah dimana indonesia sudah sejak lama menjadi jalinan kehidupan antar kelompok, suku bangsa, lapisan sosial, dan unit pemerintahan sampai lahirnya Pancasila. Tidak ada nama untuk ini semua, akan tetapi hal ini hidup dan dapat dirasakan.

Puncak kulminasi dari pertautan rasa kesatuan dan perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan akibat persamaan nasib sebagai bangsa terjajah terjadi pada 17 Agustus 1945 kala diproklamirkannya Proklamasi oleh pemimpin bangsa indonesia Soekarno-Hatta di Jakarta. 

Dengan demikian, Pancasila berikut prinsip persatuan sebagai sebuah bangsa akhirnya menjadi faktor keberhasilan besar bagi bangsa Indonesia untuk melahirkan sesuatu yang lebih besar lagi melalui jalan musyawarah dan kesepakatan bersama (mufakat) di antara semua elemen yang memiliki kepentingan, yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Menilik rentetan panjang sejarah berikut kajian-kajian nusantara yang mendasari terbentuknya Pancasila hingga kelahiran Undang Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) maka Pusat Studi Ekonomi Pancasila ( PSEP ) Universitas Trilogi pada 14-15 September 2016 di Auditorium Hotel Amaris Pasar Minggu Jakarta mengadakan Seminar dan Lokakarya dengan tema besar Mewujudkan Penerapan Sistim Ekonomi Pancasila Dalam Kurikulum Pendidikan Nasional.

Hadir sebagai salah satu nara sumber adalah Dr.(HC) Drs.Subiakto Tjakrawerdaja, Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998 pada Kabinet Pembangunan VI dan Kabinet Pembangunan VII pada masa pemerintahan Presiden kedua RI HM.Soeharto.

Sesuai disiplin kepakaran beliau sebagai Menteri Koperasi Indonesia selama lima tahun, maka Subiakto Tjakrawerdaja lebih menitikberatkan dalam konteks Sistim ekonomi Pancasila dalam wujud sebuah badan bernama Koperasi.

Di era kepemimpinannya sebagai Menteri Koperasi, maka ia bersama-sama Kepala Bulog (Badan Urusan Logistik) RI Bustanil Arifin coba menerjemahkan bagaimana ekonomi Pancasila tersebut didalam menjalankan Koperasi. Sebagai salah satu saksi dan pelaku sejarah, Ia mengatakan bahwa paham kekeluargaan sebagai salah satu landasan filosofi Pancasila menjadi acuan sekaligus dasar utama dalam membesarkan Koperasi.

Selain itu, dasar atau landasan dari Koperasi itu sendiri adalah UUD 1945 yang merupakan salah satu penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Dan pengembangan Koperasi Indonesia adalah sangat berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Asas kekeluargaan yang mendasari Koperasi berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) dapat diartikan sebagai sebuah usaha saling menguntungkan antara sesama anggota Koperasi, anggota Koperasi dengan lembaga Koperasi itu sendiri, dan antara lembaga Koperasi yang mewakili para anggotanya dengan rekanan pengusaha. 

Sedangkan Ayat (2) dapat diartikan bahwa negara merupakan lembaga yang melindungi Koperasi dalam usaha Koperasi untuk membesarkan dirinya sendiri. Peran negara sebagai pelindung Koperasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan dari seluruh anggota Koperasi itu tentunya.

Penekanan akan peran negara dalam memakmurkan anggota Koperasi yang berimplikasi langsung terhadap perkembangan lembaga Koperasi ada didalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Dalam konteks ini, BULOG merupakan kepanjangan tangan negara untuk melindungi Koperasi karena yang diatur oleh Koperasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, contohnya hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

"untuk UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) mengacu pada harus terciptanya asas kerjasama saling menguntungkan antara Pemerintah (dalam hal ini BUMN seperti BULOG), pengusaha swasta, dan Koperasi yang mewakili rakyat banyak. BULOG adalah pihak yang menetapkan apa saja batasan yang dapat dilakukan pihak swasta agar tidak merugikan atau mematikan Koperasi yang memegang semua produk sebagai hajat hidup orang banyak. Dan orang banyak yang dimaksud disini adalah rakyat indonesia dalam kapasitas sebagai warga negara indonesia," demikian pemaparan Subiakto Tjakrawerdaja.

"sistem ekonomi Pancasila dalam bentuk Koperasi ini paling berkembang di pedesaan dengan nama Koperasi Unit Desa atau disingkat KUD. Bahkan jika ingin jujur, saya sebagai Menteri Koperasi dengan Kepala BULOG kala itu memahami betul apa rencana besar Pak Harto sebagai Presiden, yaitu membuat Koperasi sebagai Trading House atau rumah dagang didalam pengelolaan sekaligus pengawasan dari BULOG sebagai perpenjangan tangan negara," lanjutnya lagi.

Sebelum realisasi rumah dagang tersebut, maka sepak terjang BULOG juga sudah terlihat dengan mampunya ia menekan silang kepentingan dari pihak-pihak pengusaha swasta. Bagaimana BULOG mampu membentengi produk-produk milik rakyat terbukti nyata dengan terjangkaunya harga-harga sembako di era pemerintahan orde baru.

"dan satu hal yang harus dicatat, KUD atau Koperasi Unit Desa sangat berkembang dan kuat sekali. Bahkan kala itu kami sudah mempersiapkan infrastruktur untuk menjadikan KUD sebagai trading house dari BULOG. Namun seiring perubahan pemerintahan maka KUD dimatikan lalu diikuti dengan bebas masuknya pengusaha-pengusaha swasta mengintimidasi produk-produk masyarakat lokal," Subiakto menambahkan.

Kemunduran yang diikuti kematian dunia Koperasi Indonesia diawali dengan hancurnya sistim serta kekuatan Koperasi Unit Desa (KUD). Penyebab kemunduran dan kematian Koperasi Indonesia ditengarai : 

1. Kegagalan negara dalam perannya melindungi Koperasi sebagai pemegang semua produk masyarakat yang masuk golongan didalam UUD 1945 sebagai hajat hidup orang banyak.

2. Amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan sebanyak empat kali oleh pemerintah reformis dimana amandemen tersebut secara langsung memberikan keleluasaan pihak swasta baik nasional maupun asing untuk mengelola sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal ini warga negara indonesia.

3. Dengan kegagalan pada point pertama, diikuti keputusan amandemen UUD 1945, secara otomatis menggantikan sistim ekonomi Pancasila yang selama 32 tahun pemerintahan orde baru berhasil mengendalikan harga sembilan bahan pokok melalui penguatan Koperasi Indonesia baik di kota maupun KUD di desa.

Bahkan saat ini, ada kebijakan Kementerian Koperasi yang memberikan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar 9% yang dibanggakan sebagai suku bunga rendah sekaligus program yang memihak rakyat.

" saya apresiasi positif dan salut akan keputusan tersebut, karena saat saya masih menjadi Menteri Koperasi hanya bisa memberikan suku bunga kredit sebesar 12% saja," ujar Subiakto.

"akan tetapi substansinya bukan disitu, sekarang pertanyaannya jika suku bunga 9% ditambah pihak Perbankan menjalankan program tersebut langsung turun sampai ke tingkat desa, maka Koperasi bisa memberikan suku bunga berapa dalam usaha mandiri mereka mengembangkan Koperasi itu sendiri? Jadi semakin terkuburlah Koperasi baik di kota terutama KUD di desa. Ini sudah keluar dari sistim ekonomi Pancasila karena rakyat sudah merugi," tegas Subiakto Tjakrawerdaja.

Apapun dalih dan klaim yang ingin diucapkan, tidak dapat dipungkiri bahwa kematian dunia Koperasi Indonesia memang terjadi sejak awal era reformasi. Saat negara lain seperti Singapura membebaskan pajak bagi Koperasi dalam menjual barang yang akhirnya menambah posisi tawar bagi Koperasi itu sendiri sebagai sebuah lembaga pejuang kepentingan rakyat, justru bangsa ini mengubur Koperasi hidup-hidup.

Jalan keluar menyelamatkan dunia Koperasi Indonesia adalah dengan kembali kepada sistem ekonomi Pancasila dimana sistim ini mengedepankan paham kekeluargaan dalam arti kerjasama saling menguntungkan serta tidak saling mematikan dunia usaha masing-masing, dan hadirnya negara sebagai pelindung Koperasi dalam konteks sebagai salah satu lembaga yang memegang produk-produk lokal menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu sembilan bahan pokok.
(Miechell Koagouw)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: