KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Kendati terus menuai penolakan, Pemerintah terus menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang tanpa kecuali menyasar pula kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal, dengan penerapan tax amnesty secara pukul rata, akan merugikan dan sangat membebani pelaku UMKM.


Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, DR. Hempri Suyatna, dalam seminar sosialisasi tax amnesty di Kantor Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Yogyakarta, Kamis (1/9/2016), mengatakan, jika pada satu sisi, tax amnesty memang akan mendorong UMKM lebih tertib dalam melakukan pelaporan keuangan dan membuat manajemen keuangannya bisa lebih tertata. Namun, tax amnesty juga dikhawatirkan akan menjadi pintu gerbang masuknya penerapan pajak secara lebih masif terhadap UMKM.

Padahal, kata Hempri, selama ini pelaku UMKM telah begitu terbebani dengan kenaikan tarif dasar listrik, Pajak Bumi Bangunan, dan sebagainya. Apalagi, penerapan tax amnesty terhadap UMKM juga cenderung disama-ratakan dengan pengusaha besar, sementara kapasitas sektor usaha mikro, kecil, dan menengah itu berbeda-beda, baik dari segi asset, omset maupun keuntungaannya. Terlebih bagi usaha yang masih rintisan yang tentu saja berbeda kapasitasnya dengan usaha yang sudah lama eksis.

Semestinya, kata Hempri, penerapan tax amnesty bagi UMKM dilakukan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, sehingga UMKM dan usaha rintisan bisa diberikan kelonggaran dalam penerapan tax amnesty. Kecuali itu, penerapan tax amnsety bagi UMKM sebaiknya berbasis keuntungan dan bukan asset. Basis keuntungan, katanya, akan lebih memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM.

Dengan berbagai pertimbangan itu, Hempri menyatakan, jika semestinya orientasi tax amnesty tidak hanya untuk sekedar menggenjot penerimaan dari sektor pajak. Namun, juga sebagai upaya memajukan dan memandirikan UMKM.

"Pemerintah jangan hanya berorientasi kepada pola pikir kapitalistik. Tax amnesty bagi UMKM harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong kemajuan UMKM. Jika tidak, tax amnesty hanya akan semakin mengkerdilkan dan memarginalkan sektor UMKM" tegasnya. (koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: