SENIN, 5 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Jalannya persidangan lanjutan terkait kasus perkara suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Teluk Jakarta dengan terdakwa M. Sanusi, mantan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, kembali diadakan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta, saat memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor
Namun dalam persidangan lanjutan kali ini sempat diwarnai adu argumen dan perdebatan sengit terkait dengan kronologis pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Perdebatan dan adu argumen tersebut terjadi antara terdakwa M. Sanusi beserta kuasa hukum dan pengacaranya dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam kesempatan kali ini kebetulan memang sengaja dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai saksi untuk terdakwa M. Sanusi dalam kasus perkara suap senilai 2 miliar Rupiah yang sebelumnya sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam kesaksiannya ngotot mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tetap mempertahankan kontribusi sebelumnya yaitu sebesar 15 % ditambah lagi dengan kontribusi tambahan sebesar 5 % lagi kepada pegembang perumahan dan apartemen di Pulau-pulau kawasan yang tersebar di Pantai Utara Jakarta atau Teluk Jakarta.

Namun pihak terdakwa M. Sanusi  ternyata juga ngotot dan bersikukuh mempertanyakan apa patokan dasar hukumnya penerapan terkait peraturan dengan adanya kontribusi sebesar 15 % dan kontribusi tambahan sebesar 5 %, akibatnya perdebatan dan adu argumen antara kedua belah pihak dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta tak dapat dihindari.

Terdakwa M. Sanusi (kiri) sedang bertanya kepada saksi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
M. Sanusi mengatakan "apa dasar hukumnya saudara saksi (Basuki Tjahaja Purnama) memberikan kontribusi sebesar 15 % dan juga menambahkan kontribusi tambahan sebesar 5 %, padahal pada saat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yaitu Fauzi Bowo, tidak mengenakan tambahan kontribusi tambahan terkait dengan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan perizinan proses pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta" katanya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin siang (5/9/2016).

"Saya justru heran dan tak habis pikir mengapa justru pada waktu Fauzi Bowo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, uang bersangkutan tidak mengenakan kontribusi sebesar 15 % maupun kontribusi tambahan sebesar 5 % terkait dengan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap rencana pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada saat itu" demikian dikatakan Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: