RABU, 14 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Masih maraknya angkutan umum berbagai jenis yang disinyalir beroperasi ilegal, Dinas Perhubungan DI Yogyakarta bekerjasama dengan Kepolisian menggelar operasi penertiban di kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (14/9/2016). Sebanyak 13 kendaraan beroda empat terjaring dalam operasi tersebut.


Puluhan kendaraan angkutan umum baik taxi online maupun reguler, juga kendaraan mobil roda empat berplat hitam yang diduga beroperasi sebagai angkutan umum, digiring memasuki halaman Gedung DPRD DI Yogyakarta. Puluhan kendaraan tersebut satu per satu diperiksa kelengkapan surat-surat kendararaan dan kelengkapan lainnya yang terkait dengan keselamatan bagi penumpang.

Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan DI Yogyakarta, Sigit Sariyanto, ditemui usai operasi mengatakan, sebanyak 13 kendaraan angkutan berhasil terjaring dalam operasi tersebut.


Dijelaskannya, 13 kendaraan angkutan itu terdiri dari taxi online sebanyak 2 unit, kendaraan plat hitam tanpa izin operasi sebanyak, 2 unit, taxi reguler yang kedapatan Kartu Pengawasan (KP) telah kedaluarsa sebanyak 7 unit, dan angkutan barang tanpa surat uji sebanyak 2 unit.

"Semua kendaraan yang terjaring tanpa kecuali akan disidangkan, sehingga sanksi akan diputuskan oleh pengadilan" ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DIY, Sumariyoto, mengatakan, angkutan umum ilegal dianggap tidak aman karena tidak melalui proses uji kelayakan dan penanggung-jawabnya tidak jelas, sehingga ketika terjadi sesuatu penumpang akan kesulitan melakukan komplain.


Dijelaskannya, operasi penertiban angkutan umum kali ini dilakukan dengan strategi berbeda, yaitu sopir dan penumpang diperiksa secara terpisah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya.

Setiap kendaraan yang kedapatan mengangkut penumpang atau barang dengan tarif, kata Sumariyoto, dikategorikan sebagai angkutan umum dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, misalnya Surat Izin Mengemudi (SIM) yang harus berkategori Umum, dan harus ada izin angkutan baik untuk taxi maupun jenis kendaraan lain. 

Dalam kesempatan itu, Sumariyoto juga menyampaikan, angkutan umum berbasis aplikasi selama ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan. Penyedia aplikasi angkutan umum, katanya, hanya merupakan penyedia aplikasi dan bukan perusahaan jasa angkutan. 

"Bahkan, penyedia aplikasi selama ini juga belum bisa memastikan jumlah kendaraan dan identitas sopirnya secara jelas" pungkasnya. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: