JUMAT, 2 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Pak Wasih adalah seorang penyuluh pertanian dari Jepara, Jawa tengah sejak 1988 melalui Pusluhdes (Pusat penyuluhan desa) di era pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia HM. Soeharto. Selang satu tahun kemudia ia pun mendapat pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari pemerintah bersama kurang lebih 40 orang penyuluh pertanian lain dari seluruh Jawa tengah. Namun satu yang disayangkan oleh Wasih adalah, program badan penyuluhan seperti Pusluhdes sekaligus para penyuluh pertanian yang diwadahi harus terhenti sejak pemerintahan Presiden HM. Soeharto berakhir pada 1998.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi Soeharto SE
Pada tahun 2007 saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden mencoba mengaktifkan kembali program penyuluhan pertanian tersebut dengan kembali merekrut tenaga-tenaga penyuluhan di setiap daerah nusantara dengan nama THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian). Namun hingga saat ini, kejelasan nasib mereka untuk menjadi PNS masih terkatung-katung.

Hal ini menjadi perhatian serius dari Komisi IV DPR RI, khususnya Siti Hediati Hariyadi Soeharto SE atau akrab disapa Titiek Soeharto. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi IV ditambah bagaimana menyaksikan betapa para petani di pedesaan membutuhkan sentuhan penanganan serius dari pemerintah dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah maka Titiek Soeharto bersama Komisi IV DPR RI terus mendesak pemerintah untuk menyelesaikan status ketenagakerjaan para penyuluh pertanian tersebut.

Bagi Titiek secara pribadi, THP-TBPP atau Penyuluh pertanian merupakan bagian integral dari pencapaian ketahanan pangan yang diimpikan Indonesia saat ini. Dan jika menginginkan mereka bekerja dengan totalitas diri untuk membimbing para petani maka ketahanan pangan tinggal menunggu waktu saja untuk diamini bersama.

"Rekan-rekan penyuluh pertanian adalah garda terdepan dalam mengawal ketahanan pangan di negara ini, jadi sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka," tegas Titiek Soeharto kepada Cendana News.

Titiek Soeharto mendapat ucapan selamat dan terima kasih
Perjuangan Titiek Soeharto dan Komisi IV DPR RI terkait penyelesaian nasib para penyuluh pertanian ini akhirnya mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian RI bersinergi dengan badan-badan negara terkait lainnya untuk melaksanakan acara " Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Pengadaan CPNS Penyuluh Pertanian dari Pelamar THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) " di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Ragunan, Jakarta selatan, Jumat (02/09/2016).

Acara tersebut dihadiri oleh CPNS THL-TBPP dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia berikut perwakilan pejabat daerah seperti Bupati atau Walikota dari provinsi terkait. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Herman Khaeron, Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman, Kepala BKN, beserta jajaran pejabat terkait lainnya.

Seusai acara, ketika ditanya media mengenai hal-hal lain yang bisa menggagalkan Nota Kesepahaman tersebut, Titiek Soeharto dengan tenang namun tegas menyatakan ia akan terus melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan di Komisi IV untuk mengawal Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani.

"Demi tetap eksisnya para garda terdepan ketahanan pangan Indonesia tersebut, kami dari Komisi IV menyatakan dengan tegas akan terus mengawal perjanjian tersebut. Namun mari semua berharap yang terbaik saja terlebih dahulu. Biarkan semua berjalan sesuai proses," pungkas Titiek Soeharto.

Titiek Soeharto dengan Bupati Sumba Tengah, Umbu S.Pateduk

Menanggapi perhatian serius Titiek Soeharto terhadap para Penyuluh Pertanian, Pak Wasih sebagai PNS yang berasal dari seorang penyuluh pertanian dan hingga kini juga aktif sebagai seorang penyuluh pertanian di Jepara, Jawa tengah merasa sangat bahagia. Dirinya sudah mendekati pensiun untuk empat tahun kedepan, namun masih ada puluhan penyuluh pertanian lainnya di Jepara dan Jawa Tengah yang harus diangkat pemerintah menjadi PNS.

"Harapan saya semoga penyuluh-penyuluh pertanian segera diangkat menjadi PNS seperti jaman saya dahulu di tahun 1989. Hanya butuh satu tahun bagi pemerintah untuk mengangkat kami menjadi PNS kala itu. Semoga Mbak Titiek Soeharto dan Komisi IV terus mengawal nota kesepahaman yang sudah ditandatangani hari ini agar menjadi kenyataan," harap Wasih melalui Cendana News.
[Miechell Koagouw]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: