KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 23 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno tidak memuaskan para pemuda yang tergabung dalam laskar-laskar milisi perjuangan saat itu. Mereka menginginkan pemerintah membentuk sebuah organisasi militer. Karena perbedaan pendapat antara pemuda pejuang dengan pemerintah saat itu maka kebanyakan dari para pejuang (salah satunya dari perwakilan pemuda pejuang Surabaya) tidak mau bergabung dengan BKR melainkan memilih memperkuat gerakan milisi bersenjata untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya Kongres Pemuda pejuang pada 10-11 November 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta yang dihadiri sekitar 23 badan perjuangan pemuda Indonesia sepakat untuk terus berjuang tanpa memasuki BKR bentukan pemerintah.


Namun para pejuang menyadari bahwa mereka tidak bisa terus berjuang dengan menggunakan senjata seadanya sementara Belanda dan Inggris sudah datang menggunakan peralatan yang masuk dalam kategori modern di era itu. Oleh sebab itulah maka para pemuda Indonesia yang tergabung dalam "Keisatsutai" (pasukan polisi) dan "Tokubetsu Keisatsutai" (pasukan polisi istimewa) bentukan Jepang saat mereka menduduki Indonesia mengambil inisiatif dengan mendeklarasikan diri berada di pangkuan Ibu Pertiwi untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Serentak mereka bergerak untuk melakukan perebutan senjata dari pihak Jepang yang sudah kalah perang di pasifik. Gerakan itu terjadi di berbagai kota di Indonesia diantaranya Jakarta, Sukabumi, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan kota-kota lainnya. Gerakan paling besar terjadi di Surabaya saat "Keisatsutai" Surabaya bersama seluruh rakyat menyerbu gedung "Kempetai" untuk merebut persenjataan guna memperkuat barisan pejuang menghadapi kedatangan Inggris dan Belanda.

Disaat kegamangan terjadi di kalangan para pejuang, satu setengah bulan setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia, dan tentunya dengan perjuangan para tokoh-tokoh pendiri TNI di pemerintahan maka Presiden Soekarno meresmikan berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada 5 Oktober 1945. Sikap pemerintah ini disambut gegap gempita oleh para pejuang di seluruh Indonesia dan mereka berduyun-duyun masuk ke badan TKR di tiap daerah nusantara. Dan setelah melewati masa pembentukan sekaligus pengembangan awal di era Revolusi sejak 1945 hingga 1949 maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki babak baru dalam lintas perjalanan sejarahnya yaitu Masa Parlementer 1949-1959.

Perkembangan organisasi angkatan bersenjata di era parlementer dimulai ketika salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, dinyatakan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Konsekuensi keputusan tersebut dalam tatanan pemerintahan di bidang pertahanan keamanan negara adalah terbentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Anggota APRIS terdiri dari seluruh anggota atau personel TNI ditambah personel orang Indonesia anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda). Namun pada 17 Agustus 1950 RIS berubah kembali menjadi Negara Republik Indonesia, sehingga APRIS turut berubah pula menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Dalam periode ini, APRI/TNI mulai dihadapkan pada masalah-masalah baru dari "bom waktu" yang ditinggalkan oleh Belanda. Konflik dan pemberontakan di dalam negeri merupakan konsentrasi APRI/TNI, diantaranya :

Pemberontakan/Kudeta APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) 1950

Kapten Westerling adalah mantan komandan DST (pasukan khusus belanda) yang melakukan pembantaian terhadap ribuan rakyat sipil Indonesia di Sulawesi selatan era 1946-1947. Dalam pemberontakan APRA kali ini ia bertujuan mendirikan Negara Pasundan bekerjasama dengan Sultan Hamid II dari Pontianak dengan dibantu seorang Tionghoa bernama Chia Piet Kay, Tentara Islam Indonesia, dan sisa pasukan KNIL berkebangsaan Indonesia bentukan Belanda.

Westerling merencanakan kudeta kepada pemerintah RIS yang sedang mempersiapkan diri menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Westerling membentuk Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) untuk menyerbu Kota Bandung sekaligus menyerbu Jakarta menangkap Presiden Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Ahmad Budiardjo, dan Kolonel TNI TB.Simatupang.

Operasi kilat ala Westerling di kota Bandung berhasil membunuh puluhan prajurit TNI beserta Perwira yang semuanya berasal dari Divisi Siliwangi yang baru tiba dalam rangka mobilisasi penempatan pasukan TNI di Jawa Barat. Puluhan Warga sipilpun turut jadi korban aksi penembakan brutal pasukan APRA.

Menanggapi aksi ini, maka dikirimlah bantuan pasukan TNI dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menumpas APRA. Dalam pertempuran 24 Januari 1950 di Pacet, pasukan gabungan TNI berhasil menghancurkan sisa-sisa gerombolan APRA. Sementara itu gerakan pasukan Westerling di Jakarta yang dipimpin Sersan Meijer sanggup digagalkan oleh operasi Intelijen TNI sekaligus dilakukannya penangkapan terhadap Sultan Hamid II. Pasukan APRA yang menuju Jakarta dihadang sekaligus dihancurkan oleh pasukan TNI Divisi Siliwangi dalam pertempuran di daerah Cipeyeum dan sekitar Hutan Bakong. Kegagalan pasukan APRA ini dianggap westerling akibat tidak datangnya dukungan dari Tentara Islam Indonesia (TII).

Westerling sendiri kembali lolos dari sergapan pasukan TNI setelah ia berhasil melarikan diri ke Jakarta dengan dibantu para pengkhianat bangsa yang mendukungnya untuk kemudian pulang lalu hidup aman sampai akhir hayatnya di Belanda.

Pemberontakan Andi Azis di Makasar (1950)

Kapten Andi Azis adalah mantan KNIL yang diterima masuk kedalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Namun ia menolak bergabungnya personel TNI dari pulau Jawa ke Makasar. Ia berpendapat bahwa keamanan NIT (Negara Indonesia Timur) khususnya Makasar harus diserahkan kepada personel mantan KNIL saja.

Setelah Kapten Andi Azis dan pasukannya menghalangi Pasukan APRIS (TNI) dari pulau Jawa pimpinan Mayor TNI Worang untuk masuk ke Makasar, ia pun menyerang kota serta menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta.

Menanggapi hal ini, pemerintah pusat memberikan ultimatum 4x24jam kepada Andi Azis agar menghentikan aksi sekaligus menyerahkan diri. Karena tidak digubris oleh Andi Azis, maka pemerintah pusat mengirim pasukan TNI dibawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang. Dengan 12.000 pasukan, maka Kolonel Kawilarang mendarat di Makasar untuk segera menumpas kedegilan Andi Azis.

Pertempuran pecah di Kota Makasar, dan pasukan APRIS pimpinan Kawilarang berhasil memaksa Pasukan KNIL pimpinan Andi Azis mundur. Andi Azis kemudian berhasil ditangkap untuk diadili di Yogyakarta atas semua perbuatannya.

Walaupun begitu sisa-sisa pasukan KNIL masih melakukan serangan-serangan sporadis terhadap posisi-posisi pasukan APRIS (TNI) pimpinan Kolonel Kawilarang dan Mayor Worang yang sudah bisa masuk Makasar setelah sebelumnya dihalangi pasukan Andi Azis. Puncaknya adalah pasukan KNIL mencoba menyerang Markas Brigade 10/Garuda Mataram di Makasar yang saat itu dibawah Pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Ibarat masuk kandang macan, maka pasukan KNIL dapat dihancurkan dalam waktu singkat dalam peristiwa heroik yang dikenal dengan "peristiwa 5 Agustus 1950".


Pemberontakan RMS di Ambon (1950)

Dr. Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur memproklamirkan negara Republik Maluku Selatan dibawah dukungan sisa-sisa prajurit KNIL dari Bandung (APRA) dan Makasar (Andi Azis) serta golongan masyarakat pro pemerintahan Belanda di Ambon.

Usaha perundingan damai coba dilakukan pemerintah pusat dengan mengirimkan tokoh-tokoh masyarakat seperti dr.Leimena serta para Pendeta namun ditolak mentah-mentah oleh Soumokil.

Karena kebuntuan melalui jalan damai, maka pilihan terakhir adalah penumpasan secara militer. Pemerintah membentuk Gerakan Operasi Militer (GOM) III dibawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur Kolonel AE. Kawilarang. Pasukan mendarat dan terlibat pertempuran dengan pasukan KNIL milik Soumokil di Pulau Seram dan Buru. Pasukan Kawilarang berhasil mengendalikan keadaan dan menguasai pos-pos penting di kedua pulau tersebut. Setelah itu, sasaran berikutnya adalah Ambon

Tanggal 3 November 1950 benteng Victoria berhasil dikuasai pasukan APRIS (TNI) pimpinan Kolonel Kawilarang. Dengan jatuhnya Ambon maka perlawanan RMS dapat dipatahkan, namun sisa-sisa kekuatan RMS banyak yang kembali melarikan diri ke Pulau Seram dan dalam beberapa tahun berikutnya terus membuat serangkaian kekacauan disana. Presiden RMS, Dr. Chris Soumokil berhasil diringkus di Pulau Seram pada 2 Desember 1962 lalu dijatuhi hukuman mati di pengadilan militer Jakarta untuk kemudian dieksekusi pada 12 April 1966.


Pemberontakan DI/TII (1949)

Pemberontakan ini merupakan salah satu yang terpanjang rangkaiannya dan menyebar dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. SM Kartosoewirjo adalah otak sekaligus pemimpin gerakan pemberontakan ini. Pemberontakan mereka didasari sebuah pemikiran radikal secara agama dan tidak menyetujui Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sehingga Republik Indonesia harus diganti dengan Negara Islam Indonesia berdasarkan hukum Syariat Islam. Gerakan ini sebenarnya sudah dimulai uleh Kartosoewirjo secara diam-diam sejak 1942 namun baru pecah sekitar 1949 kala ia merasa sudah mengumpulkan kekuatan besar.

Kartosoewirjo ditangkap dalam sebuah penyergapan pasukan TNI di Gunung Geber Majalaya, Jawa Barat. Beberapa peleton pasukan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo yang sudah dibuntuti dari kaki gunung akhirnya dapat dilumpuhkan dengan strategi "pagar betis" dalam operasi militer bersejarah yang dinamakan Operasi Bharatayudha. Kartosuwirjo sendiri diadili lalu dijatuhi vonis mati serta dieksekusi pada 16 Agustus 1962.

Dalam penumpasan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin Letnan Kolonel Sarbini maka berhasil diketahui keterlibatan Batalyon 426. Mereka berhasil dipengaruhi Kartosoewirjo untuk membelot dan melakukan makar terhadap pemerintah yang sah. Batalyon 426 berhasil dihancurkan dalam sebuah operasi cukup panjang dan melelahkan TNI dalam Operasi Merdeka Timur. Namun sisa-sisa Batalyon 426 masih ada untuk kemudian membaur dengan sisa-sisa Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk terus melanjutkan misi mereka melakukan makar suatu saat nanti.

Dalam operasi penumpasan DI/TII ini muncul pula pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Ada sedikit keanehan disini karena Kahar Muzakar adalah mantan pejuang gerilya di Sulawesi dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun ia kecewa mengapa justru Kapten Andi Azis dari KNIL yang terpilih masuk APRIS bukan dirinya. Ia pun mengumpulkan kekuatan lalu melarikan diri ke hutan untuk kemudian memproklamirkan diri sebagai pengikut DI/TII Kartosuwirjo.

Pasukan dari Divisi Siliwangi didatangkan untuk menumpas Kahar Muzakar dan kawan-kawan. Karena pemberontak sudah faham dengan medan gerilya di hutan maka cukup sulit bagi Divisi Siliwangi untuk menumpas mereka. Namun usaha keras akhirnya membuahkan hasil ketika dalam suatu ketika pasukan Kahar Muzakar berhasil disergap untuk kemudian terlibat pertempuran hebat ditengah hutan pada Februari 1965. Dalam baku tembak ini Kahar Muzakar tewas.

Walaupun memakan waktu yang cukup lama ditambah sisa-sisa pengikut DI/TII yang membaur ke masyarakat masih sulit dideteksi hingga saat ini, namun penumpasan DI/TII selama beberapa tahun silam itu juga merupakan momentum kelahiran Raider sebagai salah satu pasukan elit TNI Angkatan Darat.

Pemberontakan PRRI/Permesta (1958)

Pemberontakan PRRI/Permesta sebenarnya adalah pemberontakan dari dua daerah berbeda namun akhirnya menyatu karena memiliki pandangan serta garis perjuangan yang sama. Disamping itu, alasan gerakan makar mereka adalah karena ketimpangan yang ditemukan dalam alokasi dana pembangunan dari pemerintah pusat kepada pulau Sumatera (PRRI) dan Sulawesi (Permesta).

PRRI adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Kolonel Achmad Husein (Sumatera Barat) didukung oleh Kolonel Maludin Simbolon (Sumatera Utara) dan Letnan Kolonel Barlian (Sumatera Selatan). PRRI menunjuk sekaligus mengangkat Syarifudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

Disisi lain, Panglima TT VII Makasar, Sulawesi Selatan, Letnan Kolonel Ventje Sumual memproklamirkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ditandatangani oleh 51 tokoh setempat dengan wilayah gerakan meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Setelah kurang mendapatkan dukungan dari rakyat di Makasar, akhirnya markas gerakan dipindahkan ke kota Manado, Sulawesi Utara.

Setelah sebelumnya memecat para perwira TNI-AD yang terlibat dalam gerakan separatis PRRI ini, KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Mayor Jenderal TNI AH. Nasution memerintahkan penumpasan dengan membentuk sebuah operasi militer gabungan (darat-laut-udara) dengan nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi ini menyisir dari Pekanbaru, Bukittinggi, sampai Medan. Kantong-kantong pertahanan pasukan PRRI berhasil dihancurkan dan obyek-obyek vital di daerah-daerah tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan pemerintah dibawah pimpinan Letkol Ahmad Yani. Sisa-sisa pasukan PRRI banyak memilih lari ke hutan-hutan di sekitar Sumatera.

Untuk menangani Permesta, maka KSAD membentuk Operasi Merdeka dibawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Pergerakan pasukan TNI di Sulawesi mendapat perlawanan cukup kuat di Menado, namun akhirnya Permesta berhasil diredam. Petualangan PRRI/Permesta akhirnya selesai setelah Achmad Husein (mantan Letkol TNI) menyerahkan diri yang juga diikuti oleh para koleganya yaitu tokoh-tokoh Permesta.

Berbagai masalah pelik didalam negeri berhasil dilewati TNI dengan baik. Penumpasan pemberontakan dilakukan dengan tegas tanpa sedikitpun mengurangi rasa keprihatinan bahwa TNI masih berharap mereka yang salah jalan dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk dapat kembali hidup berdampingan melanjutkan pembangunan seperti yang dicita-citakan para pembentuk TNI sejak awal.

Perkembangan TNI terus berlanjut dengan misi-misi perdamaian Internasional. Dalam rangka turut serta memelihara perdamaian dunia, maka APRI/TNI mengirimkan Pasukan Kontingan Garuda (Konga) I ke Mesir untuk periode 8 Januari sampai 29 September 1957. Konga I yang berkekuatan 559 personel tersebut merupakan gabungan dari Resimen Infanteri-15 Tentara Teritorium (TT) IV/Diponegoro dan Satu Kompi dari Resimen Infanteri-18 TT V/Brawijaya.


Dalam hal Alutsista (Alat utama sistim pertahanan), di era ini APRIS/TNI masih banyak menggunakan peralatan tempur dari hasil pembelian, peninggalan Belanda, hibah, maupun hasil kanibal mekanik sendiri.

Angkatan Darat Republik Indonesia didukung persenjataan berupa :

Pistol berbagai tipe : M1911, Sic Souwer P226, Tokarev TT33

Senapan berbagai tipe : Madsen M51, Bren MKII), Roket (Launcher 3,5 M20 A1, Launcher 130mm

Mortir berbagai tipe : M19 Kal 60mm, USA Kal 60mm, Yugo Kal 60mm, Prancis Kal 120mm, UBM52 Kal 120mm, 60mm Longvange

Tank : AMX-13 Recovery, AMX-13 Ambulance, AMX-13 Jembatan, Stormer APC, Scorpion 90

Pemancar penerima : SEM-52

Angkatan Laut Republik Indonesia didukung persenjataan berupa :

Kapal laut : KRI Gajah Mada, Destroyer, Tank amphibi Mena, KRI HangTuah, KRI Patiunus, KRI Banteng, KRI Radjawali, KRI Alapalap, KRI Ampis, KRI Bettet, KRI Barau, KRI Bekaka, KRI Belatik, KRI Bendalu, KRI Boga, KRI Amahai, KRI Baruna, KRI Piru, KRI Namlea, KRI Marich, KRI Banggai, KRI Nusa Telu, KRI Djampea, KRI Djombang, KRI Enggano, KRI Flores, KRI Sanadena, KRI Biduk dan KRI Triton.

Pesawat udara : Grumman UF-2 Altross

Kendaraan Tempur Darat : Tank tempur utama M4A3 Sherman, LVT (Amtracs), dan DUKW

Angkatan Udara Republik Indonesia didukung persenjataan berupa :

Pesawat : Pemburu P-51 Mustang dan Pesawat angkut C-47 Dakota. Selain itu, Mayor Udara Nurtanio Pringgoadisurjo berhasil menciptakan pesawat layang "Kampret", pesawat latih "Si Kumbang" dan "Belalang".

Dalam Lintas sejarah perjalanan dan perjuangan TNI di masa Parlementer ini, banyak diisi dengan meredam pergolakan-pergolakan didalam negeri yang selalu berujung pada mengganti Undang Undang Dasar 1945 dan Ideologi Pancasila yang dianut oleh Republik Indonesia. Dan tidak sedikit dari anggota TNI yang juga terjebak dalam pemahaman berbeda sehingga mereka memilih melakukan makar untuk melawan bangsanya sendiri demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu.

Akan tetapi, TNI tetap tegar dan berada di jalur yang sudah seharusnya yakni sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara dari semua ancaman baik dari luar maupun dalam negeri sendiri sesuai sumpah setianya sebagai seorang prajurit kepada bangsa dan negara.
[Miechell Koagouw]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: