KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Setelah sebelumnya sempat melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang terletak Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ribuan buruh rupanya menyempatkan diri mampir beberapa menit untuk menyuarakan aspirasinya di sekitar kawasan Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis sore (29/9/2016).


Perwakilan massa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh se Jabodetabek tersebut sebenarnya bermaksud ingin bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta Pusat, salah satunya adalah untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah tambahan sebesar Rp. 650 ribu diluar Upah Minimum Regional (UMR).

Namun apa boleh buat, tampaknya mereka harus kecewa, karena ternyata kebetulan Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang tidak berada di Istana Negara Jakarta. Perwakilan para pengunjuk rasa sempat diterima secara langsung oleh beberapa perwakilan dari Sekretariat Negara (Sekneg).

Setelah beberapa menit sempat menggelar orasi di sekitar kawasan  Istana Negara, ribuan massa buruh kemudian bergeser menuju Gedung Mahkamah Agung (MA) yang terletak di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Disana massa buruh akan melakukan orasi dan unjuk rasa yang menuntut kepada Mahkamah Agung (MA) untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Serikat Buruh berpendapat bahwa PP Nomor 78 Tahun 2015 tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 97 Tahun 2003 Undang-Undang (UU) Yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Serikat Buruh menilai bahwa seharusnya acuan dalam menentukan besaran UMR buruh tersebut berdasarkan dengan variabel perhitungan besaran inflasi yang terjadi pada saat ini ditambah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional.


Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan "kita semua tahu bahwa acuan yang dipakai Pemerintah saat ini hanya berdasarkan keputusan dari kepala daerah masing-masing, penetapan UMR hanya berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan yang anggotanya terdiri dari pengusaha, buruh dan Pemerintah, maka kedepannya bisa dipastikan bahwa kenaikan upah buruh paling tinggi hanya 10 persen dan berlaku sampai puluhan tahun lamanya" katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis sore (29/9/2016).

Setelah hampir sekitar satu jam lamannya berorasi dan menyampaikan tuntutannya di depan Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta Pusat, akhirnya ribuan massa Serikat Buruh bergeser mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
[Eko Sulestyono]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: