JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016

SUMENEP --- Banyaknya pembelian tanah rakyat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, membuat pemerintah daerah setempat menggagas Peraturan Bupati (Perbub) tentang perlindungan tanah supaya tidak mudah jatuh ke tangan orang lain. Namun sayang usulan tersebut di tolak karena pemerintah daerah tidak bisa mengatur jual beli tanah yang merupakan milik pribadi.

A. Busyro Karim, Bupati Kabupaten Sumenep
Peraturan Bupati (Perbub) mengenai perlindungan tanah bertujuan untuk mencegah maraknya penjualan tanah oleh masyarakat, sehingga apabila ada peraturan hukum yang mengikat tanah-tanah rakyat tersebut tidak mudah dijual begitu saja. Tetapi peraturan bupati yang digagas itu sangat bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka hal itu tidak disetujui oleh gubernur Provinsi Jawa Timur.

“Kalau secara formal masih belum, tapi yang jelas itu sudah ada di meja bapak gubernur. Namun alasannya meski belum hitam putih, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur private jual beli tanah seperti itu,” kata A. Busyro Karim, Bupati Kabupaten Sumenep, Jumat (30/9/2016).

Disebutkan, bahwa Peraturan Bupati (Perbub) yang telah diajukan itu belum resmi ditolak secara formal, namun sudah ada kepastian dari hasil kordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bahwa peraturan tersebut akan ditolak. Sebab hal itu sangat bertentangan dengan peraturan yang ada bahwa tanah yang ada diatur oleh Negara, bukan diatur oleh daerah, maka secara otomatis daerah tidak bisa mengatur jual beli tanah tersebut.

“Memang ada penolakan, tapi masih belum formal, karena belum ada hitam putih. Itu berdasarkan informasi dari Kabag Hukum yang terus melakukan kordinasi dengan pihak Provinsi,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan ditolaknya Peraturan Bupati (Perbub) mengenai perlindungan tanah tersebut pemerintah daerah harus bisa memberikan solusi jangka panjang untuk penguatan ekonomi masyarakat. Supaya masyarakat sadar dan lebih berhati-hati dengan tidak mudah menjual tanahnya terhadap orang lain, sehingga kepemilikan tanah tersebut tetap ditangan rakyat.
(M. Fahrul)  
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: