SENIN, 3 OKTOBER 2016

JAYAPURA --- Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (AMPERA) menilai adanya pelecehan terhadap Sidang Umum PBB ke-71, dimana enam negara pasifik mengangkat isu Papua terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).


Terkait sikap sebagian kelompok masyarakat dengan menyudutkan diplomatik cantik Nara Masista Rakhmatia, yang telah menyerang balik pernyataan enam Kepala Negara yang menyinggung Indonesia dengan isu pelanggaran HAM. Edward Rumaterai selaku Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan AMPERA mengatakan apa yang dilakukan diplomatic Indonesia tersebut sudah sangat tepat.

“Negara lain tak berhak mencampuri urusan Indonesia, terlebih apa yang disampaikan itu tak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saya sepakat kata-kata Nara, bahwa mereka (6 Kepala Negara) itu tak mengetahui perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua,” penegasan dari Edward.

Dikatakannya, saat ini Pemerintah Indonesia tengah berupaya menyelesaikan segala permasalahan HAM di Bumi Cenderawasih, dan telah ada institusi Komnas HAM. “Jadi tak usah mencampuri urusan negara kami (Indonesia), mereka punya urusan sendiri tidak betul,” geram Edward.

Sementara Ketua Umum AMPERA, Stanly Salamahu Sayuri menjelaskan bahwa masalah Papua sudah final, dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 lalu dan telah bergabung kedalam bingkai NKRI terlihat kemajuan pembangunan walaupun belum merata.

“Banyak kelompok seperti ULMWP (United Leberation Of West Papua) yang merupakan wadah perjuangan menginginkan Papua Merdeka, sengaja melakukan lobi politik di luar negeri, dengan isu pelanggaran HAM. Ini merupakan penyesatan idiologi. Pembangunan sedang berjalan dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM sudah dilakukan oleh pemerintah,” kata Stanly saat berikan pernyataan pers kesejumlah wartawan di Abepura, Senin (3/9/2016).

Internasionlisasi isu pelanggaran HAM Papua di Sidang PBB, dengan sikap yang tidak patut, lanjutnya yakni Negara Solomon Island, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Republik Kepulauan Marshall, dan Kerajaan Tonga dan Tuvanu, mereka telah berupaya untuk mencampuri urusan Negara Indonesia yang nyatanya, negara mereka sendiri juga belum bisa menyelesaikan kasus HAM.

“Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Sidang Umum PBB, karena agendanya adalah membahas SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan kelanjutan dari MDGs (Milenium Development Goals) bukannya isu HAM di negara – negara anggota PBB,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Sandi Roberth Wayangkau, selaku Sekjen AMPERA lebih menyoroti dampak keamanan di Papua dari pernyataan enam Negara tersebut. “Ini akan berdampak pada kemanan di Papua, terlebih sudah mulainya tahapan Pilkada di Papua,” kata Sandi.

Sekedar diketahui, Diplomat Indonesia Nara Masista Rakhmatia dalam Sidang Umum PBB, New York pada Sabtu, 24 September 2016 lalu berbicara mewakili Indonesia menanggapi pernyataan enam pemimpin negara Kepulauan Pasifik terkait isu HAM di Papua yang dilontarkan ke-6 negara tersebut. 
[Indrayadi T Hatta]


Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: