SENIN, 10 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi Hukum DPR RI, Arsul Sani mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggat waktu hingga akhir tahun 2016 untuk menyelesaikan kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras yang diduga merugikan negara hingga Rp.191 miliar.


"Saya harap KPK tidak bermain politik. Jika KPK berkeyakinan tidak ada unsur melawan hukum dan merugikan negara, maka KPK harus bicara ke publik. Sehingga bisa dihentikan penyelidikan,"sebut Arsul di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Namun, turur dia, jika ada perbuatan melanggar hukum atau niat jahat, maka sudah sewajarnya KPK harus membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

“Kalau belum dihentikan berarti ada sesuatu yang masih didalami. Kita kasih waktu dua masa persidangan,” Imbuhnya

Dikatakan, dalam Rapat kerja komisi III DPR terakhir kali yakni penjelasan pimpinan KPK Agus Raharjo menyebut Kasus RS Sumber Waras belum hentikan penyelidikannya. Bahkan, Agus mengakui ada perilaku melanggar hukum.

"Pernyataan Pimpinan KPK itu, mengindikasikan bahwa ada pelanggaran hukum. Nanti dalam Raker ini kita pasti kita tanyakan lagi,” ujarnya

Untuk itu, Arsul meminta, KPK agar segera menuntaskan kasus ini. Sebab audit investigasi BPK RI juga atas permintaan KPK sendiri.

"Tuntaskan, jika didiamkan, maka akan menjadi pertanyaan publik," tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: