SABTU, 29 OKTOBER 2016

YOGYAKARTA --- Meski Pemerintah RI belum meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) menjadi undang-undang, namun para petani tembakau dan cengkeh di Indonesia sejak tahun 2007 mulai merasa ada tekanan dan pembatasan-pembatasan yang berdampak kepada menurunnya kesejahteraan.

Aksi demo APTI di Plasa SO 1 Maret 1949

Alih-alih mengharapkan Pemerintah hadir, kini para petani tembakau dan cengkeh di banyak daerah di Indonesia justru semakin merasa ditekan oleh sejumlah regulasi atau peraturan seperti pelarangan merokok, yang dinilai berdampak kepada menurunnya hasil industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPP APTI), Soeseno, usai aksi damai di Plasa SO 1 Maret 1949, kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Sabtu (29/10/2016) mengungkapkan, sejak tahun 2007 mulai terasa ada tekanan terhadap para petani tembakau dan cengkeh.

"Dengan alasan kesehatan, kerangka kerja pengendalian tembakau atau FCTC akhir-akhir ini mulai dirasa menekan dan membatasi para petani tembakau dan mendorong beralih ke jenis tanaman lain," ujarnya.

Soeseno, Ketum DPP APTI 

Seno menyayangkan, kesejahteraan di bidang usaha tembakau yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani, kini justru semakin dibatasi. Diakuinya, pembatasan atau dengan adanya FCTC tersebut hanya ingin mematikan pertanian tembakau dan cengkeh di Indonesia, berikut hasil industri tembakau dalam beragam produknya yang selama ini telah memberi kontribusi bagi Pemerintah dan lapangan pekerjaan bagi jutaan warga di Indonesia.

Karena itu pihaknya akan terus berjuang menolak berlakunya FCTC di Indonesia. Seno menilai, FCTC merupakan konvensi internasional yang tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan industri hasil tembakau Indonesia dan melanggar hak konstitusional petani yang dilindungi undang-undang.

"Sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, konstitusi negara memberikan kebebasan kepada para petani untuk memilih jenis tanaman yang hendak dibudidayakan,"jelasnya.

Disebutkan, FCTC juga hendak melarang penggunaan cengkeh pada produk tembakau yang akan mematikan produk rokok kretek yang merupakan produk khas Indonesia, dan memaksakan berlakunya peraturan kemasan polos tanpa merk yang melemahkan daya saing produk tembakau Indonesia di manca negara.

Dengan berbagai argumen tersebut, Seno bersama para petani tembakau dan cengkeh seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Cengkeh (APCI) Indonesia, dan Karya Tani Manunggal (KTM) Temanggung, dalam aksi damai tersebut merumuskan pula sebuah petisi guna mendesak kepada Pemerintah untuk menyelamatkan tembakau sebagai sumber penghidupan para petani.

Penggalangan dukungan menolak FCTC

"Intinya, kami mewakili 6 juta masyarakat pemangku kepentingan industri hasil tembakau Indonesia, mendesak kepada Pemerintah untuk menyelamatkan penghidupan kami dengan memajukan pertanian tembakau dan cengkeh nasional melalui pendampingan, pembinaan teknis pertanian, akses permodalan, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian yang tepat guna untuk mencapai produktifitas pertanian yang lebih optimal dan berkelanjutan, dan melindungi industri hasil tembakau nasional dari tekanan internasional seperti FCTC," pungkasnya. 
Jurnalis : Koko Triarko / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Koko Triarko
Bagikan:

Redaksi Cendana

Berikan Komentar: