SENIN, 31 OKTOBER 2016

YOGYAKARTA --- Meski mendapatkan penolakan dari sebagian buruh di Yogyakarta, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta tetap memutuskan  besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten (UMK) di DI Yogyakarta tahun 2017 nanti sebesar 8,25 Persen, yang didasarkan pada angka inflasi 3.07 Persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 Persen.


Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DI Yogyakarta, Andung Prihadi menyebutkan, kenaikan Upah Minimum Kota dan Provinsi di DI Yogyakarta memang lebih kecil dibandingkan kenaikan upah minimum tahun sebelumnya.

Menurutnya, besaran kenaikan UMP dan UMK tahun 2017 tersebut didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Kendati besaran kenaikan UMP dan UMK lebih rendah dibanding kenaikan tahun lalu, Andung memastikan, berdasarkan survey, kenaikan upah tahun depan itu sudah lebih tinggi dari kebutuhan hidup layak (KHL).

Dengan adanya kenaikan itu, maka besaran UMK 2017 nanti untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul menjadi Rp. 1.337.650 dari sebelumnya Rp123.570.000, Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 1.373.600 dari sebelumnya Rp. 1.268.870, Kabupaten Bantul sebesar Rp. 1.404.760 dari sebelumnya Rp. 1.297.700, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 1.448.385 dari sebelumnya Rp1.338.000, Kota Yogyakarta sebesar  Rp. 1.572.200 dari sebelumnya Rp1.452:400.

Kendati Pemerintah DI Yogyakarta telah menetapkan besaran kenaikan UMK dan UMP 2017, namun Aliansi Buruh Yogyakarta menilai kenaikan itu sangat jauh dari harapan. Bahkan, Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi, saat dihubungi melalui telepon selulernya menyatakan jika kebijakan kenaikan UMK dan UMP tersebut tidak pro rakyat.

Kirnadi mengatakan, angka kenaikan tersebut dirasa terlalu kecil dan tidak sesuai dengan standar hidup layak bagi para buruh. Menurutnya, kenaikan upah minimum tahun 2017 seharusnya berkisar antara Rp. 650 Ribu.

"Berdasarkan survey kami, untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Yogyakarta, upah minimum di seluruh kabupaten di DI Yogyakarta seharusnya mencapai Rp. 2,2 Juta hingga Rp 2,4 Juta," pungkasnya.
Jurnalis : Koko Triarko / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Koko Triarko
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: